Trivia: Sektor Properti Bali Bergairah, Relaksasi Suku Bunga Acuan BI Bawa Angin Segar untuk Harga Rumah

Puluhan pekerja proyek perumahan di Banjar Biaung, Desa Kesiman, Denpasar, Bali, menunjukkan semangat tinggi dalam menuntaskan pembangunan rumah segmentasi non-subsidi. Mereka berupaya menyelesaikan proyek dalam lima hingga enam bulan sesuai target pengembang. Harga perumahan di kawasan premium Denpasar ini mencapai lebih dari Rp1 miliar untuk luas tanah sekitar 100 meter persegi dengan dua lantai.

Wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar dikenal sebagai area dengan harga properti dan lahan yang tinggi, sehingga bukan termasuk permukiman subsidi. Data dari situs jual beli properti daring menunjukkan harga tanah di Denpasar berkisar antara Rp8 juta hingga belasan juta per meter persegi, bahkan bisa lebih tinggi di lokasi strategis. Sementara itu, permukiman subsidi di Pulau Dewata umumnya tersebar di Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.

Geliat pembangunan ini mencerminkan kebangkitan sektor properti di Bali setelah sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Optimisme ini semakin diperkuat dengan adanya relaksasi kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap hunian.

Dampak Relaksasi Suku Bunga Acuan BI

Bank Indonesia baru-baru ini menurunkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen, sebuah keputusan yang diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (20/8). Penurunan ini merupakan bagian dari total 100 basis poin sejak Januari 2025, ketika suku bunga acuan masih berada di angka 6 persen. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan prakiraan inflasi yang tetap rendah pada tahun 2025 dan 2026, sesuai target 1,5-3,5 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa keputusan ini juga bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suku bunga acuan BI terendah dalam 10 tahun terakhir tercatat pada 3,50 persen di tahun 2021, saat momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Tidak menutup kemungkinan, BI akan kembali melakukan relaksasi suku bunga acuan untuk mendorong ekonomi Indonesia lebih tinggi sejalan dengan rendahnya prakiraan inflasi.

Penurunan suku bunga acuan ini tentu memengaruhi imbal hasil bagi pemilik dana besar yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito. BI mencatat suku bunga deposito satu bulan mulai menurun dari 4,85 persen pada Juni 2025 menjadi 4,75 persen pada Juli 2025. Namun, dampak yang paling dinanti masyarakat, khususnya ekonomi menengah ke bawah dan mereka yang belum memiliki rumah, adalah penurunan suku bunga kredit perbankan.

BI mengamati bahwa penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat, dengan suku bunga kredit tercatat sebesar 9,16 persen pada Juli 2025, relatif sama dengan bulan sebelumnya. Bank sentral menekankan pentingnya penurunan suku bunga kredit perbankan secara berkelanjutan untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Perbankan memiliki ruang likuiditas yang cukup besar untuk penetrasi kredit, terutama setelah BI memberikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp384 triliun hingga pekan pertama Agustus 2025, yang disalurkan ke sektor prioritas termasuk perumahan rakyat dan real estat.

Optimisme Pengembang dan Peluang Konsumen

Relaksasi suku bunga acuan membawa harapan baru bagi pelaku usaha properti, termasuk para pengembang perumahan yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) Bali. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI Bali, Anak Agung Darma Setiawan, menyatakan bahwa penurunan suku bunga acuan secara berkelanjutan dapat memberikan ruang bagi pengusaha untuk memperluas penyediaan hunian. Ia memprediksi penjualan rumah berpotensi naik 5-10 persen.

Pelonggaran suku bunga ini juga diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat untuk mengakses fasilitas kredit yang ditawarkan perbankan, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Saat ini, para pengembang di Bali di bawah naungan REI menawarkan sekitar 2.500 unit hunian komersial atau non-subsidi, serta rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harga rumah komersial di Bali bervariasi hingga mencapai Rp2 miliar, sementara rumah subsidi berkisar Rp185 juta.

Menyikapi penurunan suku bunga acuan, para pengembang di Bali mulai mengambil langkah strategis, salah satunya dengan menggencarkan digitalisasi. Tujuan utamanya adalah merambah pangsa pasar yang lebih luas, termasuk generasi milenial yang akrab dengan instrumen digital. Masyarakat dapat mengakses situs REI Bali yang menampilkan detail hunian, nama pengembang, lokasi, hingga harga rumah. Calon konsumen juga dapat langsung terhubung dengan pengembang melalui pesan berbasis aplikasi, meminimalkan praktik penipuan.

Selain itu, situs tersebut juga menyediakan simulasi KPR bagi calon konsumen yang ingin membeli rumah dengan skema cicilan perbankan, memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan keuangan. Secara ekonomi, sektor usaha perumahan juga memberikan dampak positif berganda, mendukung sekitar 185 usaha turunan dari sektor properti. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor properti tidak hanya menguntungkan pengembang, tetapi juga menciptakan efek domino positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Kebutuhan Rumah dan Potensi Pertumbuhan KPR

Kebutuhan perumahan atau hunian di Indonesia diperkirakan masih sangat besar, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan di tanah air masih tinggi, diperkirakan mencapai 9,9 juta unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya merangsang kepemilikan rumah, sebagai kebutuhan dasar manusia, menjadi sangat krusial.

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Hery Gunardi, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, mengungkapkan bahwa relaksasi suku bunga acuan ini mendorong perbaikan likuiditas perbankan. Selain itu, kebijakan ini juga menekan biaya dana perbankan dan mendukung efisiensi, sehingga menambah ruang bagi bank untuk melakukan ekspansi kredit. Hal ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor properti dan memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon Napitupulu, menyatakan bahwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia berpotensi terus tumbuh. Berdasarkan hasil riset pada Juli 2024, penetrasi KPR di Indonesia masih sangat potensial untuk digali karena pertumbuhannya baru mencapai 3 persen. Sejak 2015 hingga 2024, BTN telah menyalurkan total pembiayaan mencapai 2,2 juta unit, dengan 1,72 juta unit di antaranya diserap oleh KPR subsidi.

Data menarik lainnya adalah dominasi debitur KPR oleh generasi milenial, yang mencapai 76,77 persen. Angka ini menandakan besarnya minat generasi muda untuk memiliki hunian atau rumah. Dengan adanya relaksasi suku bunga acuan, diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan perbankan, tetapi juga memberikan semangat tambahan kepada konsumen untuk memiliki rumah sebagai kebutuhan utama. Yang tak kalah penting adalah menanti perbankan untuk juga melakukan akselerasi penurunan bunga bank setelah adanya relaksasi dari bank sentral, misalnya melalui program-program dengan bunga khusus selama periode tertentu guna menggenjot salah satu sektor padat karya ini.

Sumber: AntaraNews