Daftar 21 Kadin Provinsi Menolak Pelaksanaan Munaslub Versi Anindya Bakrie

Pelaksanaan Munaslub yang memenangkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum dianggap tidak sah.

Oleh Tira Santia - Reporter

Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva, menegaskan penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin Indonesia yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) di Jakarta, tidak sah.

Lantaran tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (UU Kadin). Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kamar Dagang dan Industri. Selain itu, Munaslib ilegal tersebut mendapatkan penolakan dari 21 Ketum Kadin Provinsi.

"Total ada 21 kadin provinsi yang menolak Munaslub. Dengan itu tidak lebih dari setengah, tidak mungkin Munaslub itu sah tanpa diusulkan leih dari setengah kadin provinsi," kata Hamdan dalam konferensi pers Hasil Investigasi dan Tindakan Organisasi Terhadap Munaslub Ilegal, Selasa (17/9/2024).

Hamdan menegaskan berdasarkan ketentuan Munaslub dinyatakan sah apabila kuorum dan dihadiri oleh lebih setengah (50% +1) dari Peserta Penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslub.

Berikut daftar 21 Kadin Provinsi yang menolak penyelenggaraan Munaslub Ilegal:

1. Kadin DKI Jakarta

2. Kadin DI Yogyakarta

3. Kadin Gorontalo

4. Kadin Jambi

5. Kadin Bengkulu

6. Kadin Jawa Barat

7. Kadin Jawa Tengah

8. Kadin Jawa Timur

9. Kadin Kalimantan Barat

10. Kadin Kalimantan Selatan

11. Kadin Kalimantan Timur