Antisipasi Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola Pangan

Lembaga Kajian Politik, Demokrasi, dan Kenegaraan, Nagara Institute meminta pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola pangan di tengah ancaman krisis pangan global. Hal ini diakibatkan oleh ketegangan geopolitik imbas konflik Rusia dan Ukraina hingga perubahan iklim secara ekstrem.

"Dengan kondisi seperti itu, Indonesia juga bisa terimbas dampak dari ancaman krisis pangan global tersebut. Sebab, selama ini sistem tata kelola pangan nasional memang banyak problem dari berbagai aspek," kata Direktur Eksekutif Nagara Institute (NI) Akbar Faizal dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dan Riset Indepth NI di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (16/3).

Adapun, tata kelola pangan yang perlu diperbaiki pemerintah utamanya dalam hal aspek kelembagaan. Misalnya, koordinasi pengelolaan pangan lintas sektor dan antar-lembaga pemerintah masih lemah.

"Manajemen data pangan juga harus dapat diperbaiki agar mampu diandalkan untuk basis kebijakan, manajemen pengelolaan cadangan pangan, dan posisi petani," imbuhnya.

Selain masalah kelembagaan, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi di sektor pertanian. Sebab, dua hal ini dinilai masih tergolong sangat lemah untuk meningkatkan produktivitas pangan.

"Untuk peningkatan kualitas SDM, bisa dilakukan dengan penguatan sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi pertanian dengan kurikulum pengembangan produk hasil pertanian. Sementara untuk pengembangan teknologi, bisa dilakukan pengembangan mesin pertanian yang sesuai untuk petani dengan skala lahan tertentu," bebernya.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan lahan untuk pertanian dalam rencana tata ruang wilayah nasional maupun daerah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian secara masif.

"Diharapkan, dengan pembenahan sistem tata kelola pangan ini, pemerintah telah siap untuk menjamin kedaulatan pangan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang Indonesia bisa terhindar dari ancaman krisis pangan," pungkasnya.