DPRD Kalsel Bahas Strategi Penanggulangan Bencana untuk Jaga Ketahanan Pangan Kalsel Hadapi Kemarau Panjang

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas strategi penanggulangan bencana. Fokus utama pembahasan adalah menjaga ketahanan pangan Kalsel di tengah ancaman potensi kemarau panjang yang diperkirakan akan melanda wilayah tersebut. Rapat ini menjadi langkah proaktif pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak buruk perubahan iklim.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, menyatakan bahwa RDP ini mengundang berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan pemerintah provinsi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalsel, serta Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Kehadiran berbagai instansi ini diharapkan mampu memberikan perspektif komprehensif mengenai ancaman bencana dan solusi yang dapat diterapkan.

Pembahasan dalam RDP mencakup rencana penanggulangan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan, serta upaya meminimalkan dampak El Nino. Seluruh upaya ini ditujukan untuk memastikan ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat Kalsel tidak terganggu, terutama dengan adanya prediksi kemarau panjang tahun ini.

Prediksi BMKG dan Antisipasi Petani

Kepala BMKG Kalsel, Klaus Johannes Apoh Damanik, memaparkan bahwa Provinsi Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota diprediksi akan mengalami kemarau selama enam bulan. Musim kemarau ini diperkirakan dimulai pada Mei dan puncaknya akan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026.

Menyikapi prediksi tersebut, BMKG Kalsel mengimbau para petani di wilayah tersebut untuk melakukan tanam padi lebih awal dari biasanya. Strategi ini diharapkan dapat memastikan tanaman padi sudah panen atau pertanaman tidak terganggu saat kemarau panjang tiba, sehingga produksi pangan tetap optimal.

Pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan II menambahkan bahwa kondisi awal kemarau di Kalsel masih memungkinkan untuk kegiatan tanam padi karena ketersediaan air. Hal ini berbeda dengan beberapa daerah lain seperti Pulau Jawa dan Bali yang mengalami kemarau kering dan kesulitan bercocok tanam. Bendungan-bendungan di Kalsel juga dipastikan masih mampu mengalirkan air untuk irigasi pertanian di awal musim kemarau.

Peran Infrastruktur Air dalam Mitigasi Bencana

Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan banjir, keberadaan bendungan memiliki peran ganda sebagai penampungan air dan pengendali banjir. Infrastruktur ini sangat vital untuk menjaga keseimbangan hidrologi dan ketersediaan air di daerah. Pengelolaan yang baik akan mengurangi risiko bencana.

Saat ini, Kalsel telah memiliki sejumlah embung, yang berfungsi sebagai tempat penampungan air dan regulasi banjir, serta bendungan-bendungan besar. Contohnya adalah Bendungan Riam Kanan di Kabupaten Banjar, serta bendungan di Tapin dan Kabupaten Balangan, yang semuanya berperan penting sebagai pengendali banjir.

Suripno Sumas menekankan bahwa persiapan penanggulangan bencana bagi ketahanan pangan di daerah harus menjadi perhatian serius bersama. Koordinasi antarpihak dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci untuk menghindari krisis pangan akibat dampak kemarau panjang.

Sumber: AntaraNews