Sri Mulyani Minta Pengadaan Alkes dari Produk Lokal: Jangan Ada Korupsi & Kepentingan

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat dibuat geram oleh para menteri dan kepala daerah yang doyan impor produk asing. Padahal produk sejenis juga telah diproduksi para pelaku usaha dalam negeri, khususnya pelaku UMKM.

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Badan Layanan Umum (BLU) setiap kementerian dan lembaga untuk mengutamakan produk dalam negeri. Sebab, penggunaan produk lokal bisa mempercepat prose pemulihan ekonomi dan memberikan banyak dampak positif lainnya.

"Gunakan produksi dalam negeri, ciptakan dampak di ekonomi kita agar bisa lebih berkembang," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Rakor BLU 2022, Jakarta, Rabu (30/3).

Bendahara negara ini mengingatkan BLU merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Sehingga tidak hanya mengutamakan keuntungan semata. Melainkan juga harus bisa berpikir program yang didukung harus memberikan manfaat untuk masyarakat.

"Kita bisa melihat dan merasakan kesejahteraan dan munculnya BLU ini sangat penting sebagai pengelola yang bukan hanya berorientasi pada bisnis saja," kata dia.

Untuk itu dia meminta BLU di Kementerian Kesehatan maupun BLU Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Pengadaan alat kesehatanharus mengutamakan produksi dalam negeri jika kapasitasnya tidak jauh berbeda dengan produk impor. Sebab dari sisi keuangan hal ini akan melahirkan efek domino bagi masyarakat lainnya.

"Pengadaan alkes dari nasional saja, jangan ada korupsi dan kepentingan," kata dia.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan jika pengelolaan BLU terus terjaga integritasnya, maka bukan hal yang mustahil akan melahirkan rumah sakit-rumah sakit yang baik. "Jangan sampai rumah sakit jadi sumber masalah dalam tata kelola," katanya.

Pun dengan bidang pendidikan. Ada banyak BLU di bidang pendidikan seperti dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian dan dana abadi kebudayaan. Sri Mulyani meminta manajemen BLU harus bisa membumikan peranannya di tengah masyarakat. Agar masyarakat mengetahui kehadiran dan dukungan negara yang sudah ada sejak lama.

"Sampaikan kepada masyarakat kalau instrumen pemerintah telah melayani dan negara hadir dengan efisiensi tinggi, transparansi dan akuntabilitas. Menciptakan ruang yang terlihat secara nyata. Jadi keuangan negara kembali ke masyarakat juga lewat kualitas pendidikan dan sarana prasarana," jelasnya.