Kementerian Perhubungan menambah empat satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. BLU memiliki pola pengelolaan keuangan yang dapat membiayai kebutuhannya secara mandiri melalui kinerja yang dihasilkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyebut peran APBN dan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai shock absorber ketika Indonesia dihantam pandemi Covid-19. APBN dan BLU menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kondisi ekonomi dan politik global yang terus mengalami perubahan dikhawatirkan akan mempengaruhi kemampuan Badan Layanan Umum (BLU) dalam menjaga pelayanan. Sebab, meningkatnya harga-harga komoditas, suku bunga dunia dan inflasi juga meningkat.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto melaporkan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) selama tahun 2021 mencapai Rp 126,02 triliun atau tumbuh sebesar 80,85 persen year on year. Angka ini lebih besar dari target yang ditetapkan yakni Rp 58,79 triliun.

Pemerintah berencana membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Batubara. Pembentukan BLU ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kebutuhan batubara bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membeberkan, kinerja sisi keuangan dari Badan Layanan Umum (BLU) selama periode 2010-2020 atau 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir, kinerja BLU mencatatkan pertumbuhan positif yakni hingga sebesar 21,4 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan komponen penerimaan negara lain selama masa pandemi ini mengalami penurunan. Namun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) justru mengalami kenaikan, meski ini tidak terjadi di seluruh BLU.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyoroti, beragam persoalan Badan Layanan Umum (BLU) sepanjang 2020. Salah satunya belum semua BLU menerapkan kontrak kinerja pada 2020. Tercatat baru ada sekitar 86 persen yang sudah melakukan kontrak kerja.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Badan Layanan Umum (BLU) bukanlah sesuatu badan yang baru. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005, BLU terus mengalami perubahan terutama dari sisi layanan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta, agar pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tidak dijadikan lahan bisnis. Sebab, BLU harus mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengaku, memiliki strategi dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di 2021. Sebagai agen pemerintah, BLU sendiri diharapkan mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktorat Jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat terdapat 244 Badan Layanan Umum (BLU) sepanjang 2020. BLU ini meningkat sebanyak 8 dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 236 saja.