Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi di tahun 2022, untuk mengembalikan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country). Yakni, berkisar 5,2 sampai 5,5 persen baik secara nasional maupun wilayah.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/ Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut diatur Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021.
"Perpres ini telah terbit pada tanggal 31 Desember 2021," katanya dalam acara Forum Ekonomi Merdeka - Indonesia Bangkit 2022 di Jakarta, Senin (28/2).
Amalia menyatakan, Program pertama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi di tahun ini ialah dengan mengurangi gap pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Bappenas mencatat, ada dua provinsi yang masih mengalami kontraksi hingga akhir 2021, yakni Papua Barat dan Bali.
Adapun caranya dengan menggali potensi yang dimiliki masing-masing wilayah provinsi, termasuk kekayaan sumber daya alam hingga peningkatan keterampilan sumber daya manusia.
"Artinya gerak langkah pemulihan ekonomi Indonesia ini perlu juga dilakukan di setiap daerah dan tentunya setiap daerah memiliki masing-masing sesuai dengan potensi maupun kekayaan ekonomi yang dimilikinya," bebernya.
Selain memangkas gap pertumbuhan ekonomi antar provinsi, program penanganan pandemi Covid-19 secara baik juga menjadi kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Antara lain dengan memperluas jangkauan vaskinasi di seluruh wilayah Indonesia.
"Ini menjadi landasan penting buat ekonomi Indonesia Bangkit dari Covid-19, terutama menjaga stabilitas makroekonomi dan tetap melakukan stimulus fiskal untuk menperkokoh pemulihan ekonomi Indonesia," imbuhnya.
Advertisement
Program ketiga ialah fokus meningkatkan daya beli masyarakat yang turut terdampak pandemi Covid-19. Misalnya melalui perluasan program infrastruktur yang bersifat padat karya. "Kita dorong (pertumbuhan ekonomi 2022) melalui pemulihan daya beli masyarakat yang terekam dari konsumsi rumah tangga yang cukup kuat," tuturnya.
Kemudian, Program Pengembangan Industri Berbasis Ekspor juga diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Pemerintah menyadari, bahwa umumnya sektor industri yang menunjukkan pemulihan cepat ialah yang berorientasi ekspor.
"Oleh sebab itu, tahun 2022 kita akan mendorong pelaku usaha untuk ekspor. Karena memang selama pandemi ini secara umum usaha yang berorientasi ekspor berpotensi lebih cepat pulih, dibandingkan usaha yang hanya menjual produk atau jasa di pasar domestik saja," tekannya.
Program selanjutnya ialah menggenjot realisasi investasi di tahun 2022. Khususnya investasi hijau dan investasi yang dapat mendukung reformasi struktural. "Untuk strategi investasi kita akan mendorong strategi yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi," terangnya.
Terakhir, pemerintah terus menjaga tren pemulihan di sektor keuangan. Seperti dengan memperpanjang program restrukturisasi kredit dimana kita tahu kebijakan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2023.
"Memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit hingga (31) Maret 2023 untuk bisa memberikan ruang yang lebih lama buat para usaha, terutama UMKM untuk bisa memulihkan usahanya dan membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional (2022)," tutupnya.