Menko PMK Pastikan Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Dampak Gempa NTT

Pemerintah pusat mengoordinasikan respons cepat pascagempa NTT berkekuatan Magnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8/2026). Atas perintah Presiden Prabowo, Menko PMK Pratikno memastikan penanganan terpadu bersama pemerintah daerah dan unsur terkait. Peringatan dini tsunami dari BMKG telah dinyatakan berakhir setelah tidak terdeteksi kenaikan muka air laut yang signifikan.

Berdasarkan analisis BMKG, gempa terjadi pukul 04.58 WIB atau 05.58 Wita, berkedalaman 15 kilometer. Gempa bersifat dangkal dan dipicu aktivitas sesar dengan mekanisme pergerakan naik.

Pemerintah menyebut pemantauan situasi dan kondisi warga terdampak terus dilakukan. Koordinasi lintas kementerian/lembaga diaktifkan untuk mempercepat penyelamatan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Koordinasi Menko PMK dan Imbauan ke Warga

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Bencana Gempa Bumi Provinsi NTT yang digelar daring pada Sabtu (15/8/2026), Menko PMK Pratikno menyampaikan belasungkawa serta menegaskan percepatan penanganan.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat NTT yang terdampak gempa. Saya telah meminta seluruh jajaran melakukan penanganan secara terpadu, dan masyarakat kami imbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, serta pemerintah daerah," ujar Pratikno dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Bencana Gempa Bumi Provinsi NTT secara daring, Sabtu (15/8/2026).

Ia menekankan keselamatan sebagai prioritas utama dalam fase darurat pascagempa.

"Keselamatan masyarakat menjadi prioritas dan kecepatan menjadi kunci. Saya terus berkoordinasi untuk memastikan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesiapan warga menghadapi gempa susulan," tegasnya.

Pratikno juga menyebut pemerintah pusat bersama pemda dan unsur terkait terus memonitor perkembangan di lapangan untuk memastikan langkah cepat berjalan efektif.

Bantuan Darurat untuk Korban Gempa NTT

Menko PMK menyampaikan Menteri Sekretaris Negara telah menginformasikan bahwa bantuan Presiden mulai digerakkan bagi masyarakat terdampak. Pada tahap pertama, 50.000 paket sembako dari Kementerian Sekretariat Negara akan dikirim menggunakan pesawat TNI AU.

Selain itu, dukungan dari BNPB, Kementerian Sosial, dan kementerian/lembaga teknis lainnya disiapkan untuk memperkuat penanganan darurat.

Di sisi logistik, bantuan juga dipersiapkan dari gudang BNPB di Larantuka, Flores Timur, untuk mempercepat distribusi ke lokasi-lokasi terdampak.

SAR dan Dukungan BNPB–Basarnas di Lapangan

BNPB, Basarnas, TNI, dan Polri menyiapkan dukungan pencarian serta evakuasi. Beberapa unit helikopter dan pesawat kecil disiagakan untuk pergeseran personel, distribusi logistik, dan evakuasi korban.

"Pemerintah pusat lewat arahan Bapak Menko PMK, dan BNPB siap untuk mendukung segala kebutuhan yang diminta atau diperlukan di daerah," ujar Suharyanto.

Pemerintah daerah diminta segera menetapkan status keadaan darurat, mengaktifkan posko tanggap darurat, serta melakukan asesmen dan pendataan dampak bencana. BNPB mendorong pendataan kerusakan rumah dilakukan sejak hari pertama untuk mempercepat penanganan hunian sementara dan hunian tetap.

Rombongan Menteri Bertolak ke Lokasi Terdampak

Sebagai bagian dari respons cepat, Menko PMK bersama Kepala BNPB, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, dan jajaran dijadwalkan berangkat ke wilayah terdampak pada Sabtu malam. Rombongan akan memastikan penyaluran bantuan darurat berjalan maksimal serta mengawal kebutuhan penanganan, termasuk evakuasi, layanan kesehatan, dukungan bagi keluarga korban, pengungsian, logistik, dan pemulihan fasilitas umum.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Astamaops Polri, Asops Panglima TNI, Gubernur NTT, Pangdam, Kapolda, Forkopimda provinsi dan kabupaten terdampak, serta perwakilan Kementerian Sosial dan BPBD.