5 Strategi OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia harus mencapai 90 persen pada 2023-2024 mendatang. Namun, menurut hasil survei OJK pada 2019 lalu, tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 38 persen. Sementara, tingkat inklusi keuangan mencapai 76 persen.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kristianti Puji Rahayu, mengatakan target inklusi yang dipatok hingga 90 persen pada akhir 2024 mendatang dinilai sangat menantang. Maka di tahun ini, pihaknya telah mempersiapkan lima strategi jitu untuk menggenjot literasi dan edukasi keuangan, agar memenuhi target yang diinginkan Presiden Jokowi.

"Tentunya target ini sangat menantang. Tapi kita terus berupaya untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan tahun ini melalui 5 tahapan yang sudah dipersiapkan," ujarnya dalam webinar bertajuk Menyambut Hari Indonesia Menabung Nasional 2020 di Jakarta, Rabu (19/8).

Petama, mengembangkan siklus perencanaan strategis edukasi dan literasi. Mengingat tahun ini Indonesia masih dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19, sehingga perencanaan edukasi dan literasi akan diatur mengikuti situasi di tiap-tiap daerah.

Kedua, mengembangkan edukasi digital. Diantaranya mengembangkan edukasi keuangan berbasis Massive Open Online Course (MOOC), edukasi melalui sosial media @sikapiuangmu yang lebih masif, terprogram, dan terukur.

Kemudian kerjasama dengan influencer dalam pelaksanaan aplikasi keuangan melalui media sosial (Live Instagram atau YouTube) dan melakukan rebranding keluarga Sikapi dalam bentuk video animasi bertema keuangan.

"Untuk influencer kita libatkan Mak Beti karena digandrungi oleh para pekerja. Juga influencer lokal lainnya untuk masyarakat di pedesaan," jelasnya.

Ketiga, memperkuat literasi dan edukasi keuangan syariah berbasis komunitas. Seperti menyusun materi khutbah yang termasuk muatan edukasi keuangan. Melibatkan guru di pesantren dalam proses sosialisasi hingga melakukan workshop secara masif bersama industri jasa keuangan (IJK) syariah.

Keempat, memperkuat infrastruktur edukasi melalui revisi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) ke versi baru tahun 2020, menyusun literasi keuangan tingkat PAUD, pengkinian materi buku literasi keuangan tingkat SD, SMP, dan SMA. Juga edukasi 'One Branch One Activity' dan '10 km care'.

"Kita memilih PAUD ibaratkan komputer itu memorinya masih kosong. Sehingga kita lebih mudah menanamkan bagaimana cara edukasi keuangan yang baik," jelasnya.

Terakhir, memperkuat aliensi strategis dengan stakeholder dan masyarakat untuk edukasi yang lebih masif dan engaged. Yaitu aliansi strategis dengan universitas dan aliansi strategis dengan kementerian/lembaga terkait.

"Seperti dengan pemerintah kita bisa libatkan mahasiswa fakultas ekonomi yang akan melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di daerah terpencil agar bisa mensosialisasikan edukasi keuangan. Juga optimalisasi peran dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperluas akses informasi demi menggenjot literasi dan edukasi keuangan di daerah."

Edukasi Virtual Menjadi Pilihan Rasional Saat Pandemi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara intensif terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat Indonesia. Meski pandemi Covid-19 melanda, OJK mengoptimalkan kanal yang tersedia agar proses edukasi dan sosialisasi tersebut berjalan lancar.

Salah satunya dengan memanfaatkan platform virtual. Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kristianti Puji Rahayu menyatakan, edukasi virtual ini dijalankan tetap menuju sasaran yang telah ditentukan.

"Sebelumnya kami lebih banyak face-to-face, ada komunitas, wayangan, ke mall buka edukasi, buka lapak inklusi, setelah pandemi memang nggak bisa dilakukan. Tentunya ini butuh switching dari 1 metode ke metode lain, kita lebih menggunakan virtual education dengan tetap menyasar sasaran kita dengan berbagai adjustment," ujar Kristianti dalam tayangan virtual, Rabu (19/8).

Kristianti bilang, saat pandemi, frekuensi edukasi keuangan bisa meningkat hingga 3 kali seminggu karena melalui platform virtual, proses sosialisasinya lebih cepat, mudah dan murah.

Tak cuma mengadakan event virtual education, OJK juga menggaet berbagai influencer dan menggaungkan pentingnya literasi dan inklusi keuangan lewat media sosial. "Seperti Mak Beti (influencer) itu untuk di kalangan pekerja migran," kata Kristianti.

Tak lupa, pendekatan komunal dengan menggandeng influencer lokal berbahasa daerah juga dilakukan karena dinilai lebih menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Meskipun bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan, kenyataannya, masyarakat di daerah cenderung merasa tersentuh dalam percakapan menggunakan bahasa daerahnya.

"Seperti Mbah Minto (YouTuber asal Klaten), Yai Najib (influencer asal Palembang), inilah yang kita lakukan di pandemi, jadi (edukasinya) semakin agresif karena menggunakan kanal virtual," jelas Kristianti.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6