Batal Relaksasi DNI untuk UMKM, Presiden Jokowi Diapresiasi Pengusaha Muda

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia, menilai keputusan Presiden Joko Widodo memasukkan kembali sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) menguntungkan pengusaha kecil. Dia menuturkan, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi masyarakat bawah.

"Sangat (positif). Justru kami mempunyai tanggapan bahwa ini presiden yang sejati, Presiden rakyat lah kira-kira begitu. Presiden yang pro UMKM, pro rakyat," ucap pria yang juga menjabat sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, saat dikonfirmasi, Kamis (29/11).

Dia pun berseloroh, menyebut sosok Jokowi sebagai presidennya UMKM. Sebab, sebelum masuk ke dunia politik sudah menekuni dunia usaha tersebut.

"Dengan kata lain, bahwa Pak Jokowi itu adalah Presiden UMKM. Pak Jokowi adalah presiden yang sangat pro UMKM, kenapa? Kalau yang lain itu, capres dan cawapres yang lain, tidak pernah mereka UMKM. Prabowo mana pernah UMKM. Mas Sandi mana UMKM, tidak ada. Calon presiden yang saat ini presiden pernah UMKM, itu lah Pak Jokowi. Karena itu, beliau sangat tahu betul. Jadi Jokowi adalah presiden yang membela UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan UMKM keluar dari DNI. Menurut dia hal ini setelah mendengar banyak masukan.

"Saya sudah ditelepon oleh ketua KADIN dan HIPMI yang komplain masalah itu. Barangnya (Rancangan Peraturan Presiden) itu belum sampai ke Istana. Perpresnya belum saya tanda tangani. Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, keputusan terkait DNI diambil setelah mendapatkan masukan dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com