DNI

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan menerbitkan daftar positif (positive list) investasi pada Januari 2020. Daftar positif tersebut merupakan daftar prioritas investasi yang dilakukan di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini pemerintah sedang merevisi ulang Peraturan Presiden (Perpres) terkait DNI yang telah sempat difinalisasi pada Juli lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mempertahankan aturan pelarangan penangkapan ikan oleh asing 100 persen. Menurutnya, hal itu harus dipertahankan dalam upaya menjaga sumber daya alam laut milik rakyat Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution irit bicara menanggapi pengurangan relaksasi DNI menjadi 41 sektor. Dia meminta semua pihak agar menunggu sampai Presiden Jokowi menerbitkan peraturan secara resmi.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2016. Dengan adanya relaksasi ini maka peluang Penanaman Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia semakin luas pada beberapa bidang usaha baru.

Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia mengungkapkan langkah pemerintah untuk melakukan relaksasi DNI, memiliki semangat yang positif dalam menarik investasi. Hanya saja, tinggal bagaimana pemerintah punya keyakinan untuk mencari investor-investor besar untuk masuk ke sektor-sektor DNI tersebut.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadia, menyatakan upaya Presiden Jokowi dalam mencabut kebijakan DNI untuk sektor UMKM dinilai cukup tepat. Sebab, hampir dari 54 sektor yang masuk DNI tersebut akan berdampak dan merugikan para UMKM.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengebut penyelesaian Perpres tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan UMKM dari revisi aturan DNI.

Ketum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia, menilai keputusan Presiden Joko Widodo memasukkan kembali sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) menguntungkan pengusaha kecil. Dia pun berseloroh, menyebut sosok Jokowi sebagai presidennya UMKM.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memutuskan untuk mengeluarkan sektor industri usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dan Koperasi dari revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Keputusan ini usai Presiden Jokowi menghadiri pertemuan dengan pengusaha di Solo beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, sektor Usaha Kecil dan Menengah Koperasi (UMKM) tidak akan diinvestasikan kepada asing. Hal tersebut seiring dengan beredarnya kabar pemerintah memberikan investasi tempe kepada investor asing setelah diterbitkannya DNI (Daftar Negatif Investasi).

Presiden Jokowi berencana membatalkan rencana relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16. Menurut Presiden Jokowi, hal ini menyusul adanya keluhan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), Martias mengaku tidak khawatir meski ada beberapa sektor industri kayu yang dikeluarkan pemerintah dari daftar DNI. Menurutnya, selama industri dalam negeri mampu berdaya saing, masuknya investasi asing pun tidak menjadi kendala.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan akan segera menyerahkan rancangan atau draft mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) ke Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, keputusan ini sangat penting untuk menekan defisit transaksi berjalan yang belum pulih. Pemerintah pun harus mengambil kebijakan menekan defisit dengan memanfaatkan arus modal masuk ke Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjawab protes yang dilontarkan oleh pengusaha mengenai revisi daftar negatif investasi (DNI). Menurutnya, tidak semua kebijakan pemerintah harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pengusaha.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, akan ada banyak manfaat dengan dari revisi daftar negatif investasi (DNI) yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2016, yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, tidak semua bidang usaha asing bisa langsung masuk untuk berinvestasi di Indonesia, melainkan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini menjawab keresahan beberapa pihak mengenai masuknya asing setelah relaksasi daftar negatif investasi (DNI).

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menginginkan pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerbitkan aturan DNI yang baru. Hal ini untuk menghindari beda persepsi antara tujuan pemerintah dan kesempatan berusaha investor dalam negeri.