Kebijakan ekonomi Najib Razak terbukti lebih ampuh dibanding Jokowi

Perekonomian Indonesia maupun Malaysia kini diterpa masalah sebagai dampak ketidakpastian ekonomi global. Melemahnya pertumbuhan ekonomi China serta rendahnya harga komoditi global menghantam ekonomi kedua negara ini.

Bahkan, nilai tukar mata uang Indonesia maupun Malaysia anjlok parah terhadap dolar Amerika (USD). Nilai tukar Ringgit Malaysia bahkan menyentuh titik terendah dalam 17 tahun terakhir dan menyandang gelar mata uang berkinerja terburuk di Asia.

Perdagangan 10 September lalu, Ringgit Malaysia menyentuh level terendah terhadap dolar Singapura di level RM 3,0771 per dolar Singapura. Pelemahan Ringgit dipicu penurunan peringkat utang Brasil oleh Standard & Poor (S&P).

Dilansir dari Channel News Asia, nilai tukar Ringgit juga mencapai titik terendah dalam 17 tahun terakhir terhadap dolar Amerika atau RM 4,379 per USD.

Tidak lebih baik dari Ringgit, nilai tukar Rupiah juga anjlok parah terhadap USD. Penutupan perdagangan kemarin saja, nilai tukar Rupiah anjlok menyentuh titik Rp 14.408 per USD.

Mengobati pelemahan ekonomi, Presiden Joko Widodo maupun Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak mengeluarkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi.

Kebijakan Presiden Jokowi cuma pangkas aturan.

Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi pada Rabu (9/9).

Namun, tidak ada kebijakan baru yang disampaikan Presiden Jokowi. Paket kebijakan yang disampaikan merupakan hasil deregulasi atau pemangkasan kebijakan sebelumnya.

"Pemerintah meluncurkan paket kebijakan yang dibagi tiga tahap. Kali ini tahap I. Nanti ada paket II dan III konsisten kita lakukan terus," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (9/9).

Kebijakan Jokowi direspon negatif banyak pihak. Misalnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang meminta pemerintah menyelamatkan dunia usaha dalam negeri dari kebangkrutan. Setidaknya dengan memberikan stimulus tepat bagi sektor industri. Deregulasi dalam paket kebijakan ekonomi September I belum cukup.

Wakil Ketua Umum Kadin Suryani SF Motik menuturkan, pengusaha dalam negeri banyak terbebani biaya produksi yang tinggi, tarif listrik dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena itu pengusaha berharap pemerintah menurunkan tarif listrik dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pengusaha meyakini, dengan penurunan tarif listrik dan harga BBM akan menolong industri sekaligus mendorong daya beli masyarakat. Sehingga menciptakan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Mudah-mudahan paket kebijakan yang kedua nanti berisi penurunan tarif listrik dan harga BBM," jelas dia.

Berbeda dengan Jokowi, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengambil kebijakan lebih agresif.

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak mulai mengambil sikap menanggapi pelemahan ekonomi dan nilai tukar mata uang negaranya. Salah satu kebijakan konkret Najib adalah, pemerintah Malaysia akan menyuntik dana USD 4,6 miliar pada perusahaan investasi ekuitas pemerintah.

Dilansir dari CNBC, Najib akan menambah modal ke perusahaan ValueCap dan perusahaan ini akan berinvestasi kembali di perusahaan-perusahaan Malaysia yang sahamnya telah anjlok beberapa waktu ini.

Menurut Najib, langkah ini diperlukan untuk menopang pasar saham negaranya yang melambat dan mendukung perekonomian secara umum.

Tidak hanya itu, untuk mendongkrak perekonomian, Najib akan membebaskan bea masuk impor bagi industri hingga ekonominya kembali pulih. Namun Najib belum merinci sektor apa saja yang akan mendapat pembebasan bea masuk impor.

Tidak berhenti di situ, Najib juga mengumumkan kebijakan ekstrem lainnya untuk dongkrak ekonomi Malaysia.

Najib Razak juga mengambil kebijakan lain yaitu dengan menggenjot promosi pariwisata Malaysia di ASEAN, China dan India. Tak hanya bicara, Najib menyediakan dana RM 80 miliar untuk kegiatan promosi wisata Malaysia.

Tambahan alokasi dana ini telah diumumkan Najib Razak untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Selain itu, Najib juga akan memberikan bebas visa untuk turis China mulai dari 1 Oktober hingga 31 Maret mendatang.

"Selanjutnya sistem e-visa akan diperkenalkan untuk memfasilitasi penerbitan visa untuk wisatawan dari negara luar yang mau berkunjung ke Malaysia," ucap Najib seperti dilansir dari media Thestar di jakarta, Rabu (15/9).

Najib mengatakan, pihaknya juga akan mengembangkan pariwisata ikon Malaysia. Termasuk di dalamnya meremajakan Museum Nasional, Monumen Nasional serta perawatan Perdana Lake Gardens.

"Konektivitas antara tempat wisata juga akan ditingkatkan dan kita siapkan dana RM 1,1 miliar," katanya.

Selain itu, Najib juga akan mengembangkan tujuan wisata baru seperti Desaru Coast Destination Resort di Johor. Ini merupakan proyek pengembangan terpadu yang terdiri dari hotel, taman hiburan air, pusat konferensi dan pusat perbelanjaan. Tahap pertama pembangunan, pihaknya telah menyediakan dana RM 4,5 miliar.

Seakan tak puas untuk mendongkrak ekonomi Malaysia, Najib masih punya kebijakan lain.

Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak juga telah mengeluarkan kebijakan mengagetkan yaitu dengan menyediakan dana RM 28 miliar untuk insentif jangka pendek dan menengah. Insentif ini diharapkan bisa menjaga momentum perekonomian yang kini terdampak pelemahan ekonomi global.

Menurut Najib, ini adalah langkah proaktif pemerintah untuk melindungi ekonomi Malaysia dari faktor eksternal. Dana ini nantinya akan digunakan untuk melindungi pasar modal, pariwisata dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Dengan kebijakan ini, Najib optimis perekonomian Malaysia masih bisa tumbuh antara 4,5 persen hingga 5,55 persen tahun ini. Najib menegaskan, pemerintah Malaysia tidak akan membiarkan Malaysia terdampak faktor eksternal atau ekonomi global.

Terlepas dari perlambatan ekonomi China dan rencana bank sentral Amerika menaikkan suk bunga acuan, Najib menyebut pelemahan Ringgit lebih karena jatuhnya harga komoditi global seperti minyak dan minyak sawit mentah.

"Untuk meminimalkan dampak dari faktor eksternal pada ekonomi riil Malaysia dan menjaga momentum ekonomi, kita telah memutuskan untuk mengambil langkah langkah proaktif untuk jangka pendek dan menengah," katanya.

Berbeda dengan dampak kebijakan di Indonesia, kebijakan Najib langsung direspon positif investor.

Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak dinilai mengambil langkah lebih konkret. Salah satu kebijakan Najib yang ditanggapi positif para investor adalah penyuntikan dana RM 20 miliar atau setara USD 4,6 miliar pada perusahaan investasi ekuitas pemerintah.

Najib menambah modal ke perusahaan ValueCap dan perusahaan ini akan berinvestasi kembali di perusahaan-perusahaan Malaysia yang sahamnya telah anjlok beberapa waktu ini.

Paket kebijakan Najib terbukti efektif karena bursa lokal Malaysia naik 36 poin atau 2,25 persen ke level 1.639. Kenaikan ini berkat pembelian yang kuat dari dana lokal.

Dilansir dari media Thestar, ini merupakan kenaikan harian terbesar yang dialami FBM Kuala Lumpur Composite Index (bursa saham Malaysia) dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan terjadi setelah Perdana Menteri mengumumkan beberapa langkah untuk menstabilkan pasar uang.

Menurut statistik, lembaga keuangan lokal Malaysia membeli saham RM 1,36 miliar dan aksi jual saham mencapai RM 1,26 miliar. Lembaga pengelola dana Malaysia merasa, langkah Najib Razak menyuntik dana ke ValueCap telah meningkatkan kepercayaan investor di pasar.

"Pengumuman pemerintah jelas meningkatkan kepercayaan investor," ucap Kepala Etiqa Insurace dan Kepala lembaga riset Takaful Chris Eng seperti dilansir dari Thestar di Jakarta, Selasa (15/9).

Namun demikian, paket kebijakan Presiden Jokowi belum ditanggapi positif oleh investor.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Paket Kebijakan September 1 pada Rabu (9/9) lalu. Meski demikian, paket kebijakan yang berisi deregulasi dan debirokratisasi ini belum efektif menaikkan kepercayaan investor.

Head of Research NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada mengakui pergerakan IHSG memang sempat menguat setelah pengumuman paket kebijakan. Namun, dia menilai pengumuman tersebut belum memberikan dampak positif secara signifikan dan lagipula diumumkan setelah market tutup.

"Pasar justru mencermati pemberian paket stimulus dari pemerintahan China untuk meredakan gejolak pasar yang terbukti mampu memberikan sentimen positif pada laju mata uang Asia. Rupiah pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk dapat menguat," ujarnya beberapa waktu lalu.

Pada saat Jokowi mengumumkan paket kebijakan ekonomi, IHSG ditutup pada level 4.347. Namun, pasar tidak merespons secara positif terhadap paket tersebut. Hal itu terbukti pada penutupan IHSG pada tanggal 10 September, atau sehari setelah pengumuman paket kebijakan ekonomi yang malah turun ke level 4.343.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berdalih, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bisa terlihat dampaknya secara langsung di pasar keuangan.

"Ya memang itu tidak serta merta, karena itu, paket itu juga adalah upaya yang membutuhkan waktu. Nah kita lagi membahas apa yang bisa segera kita lakukan," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

Wapres menegaskan, pemerintah mengambil kebijakan secara bertahap. Semisal, tahap pertama banyak membidik deregulasi, lalu langkah penghematan, kemudian menekan penggunaan dolar. Menurutnya, pemerintah berupaya semaksimal mungkin meminimalisir impor bahan baku untuk infrastruktur.

Pemerintah akan menekankan penggunaan bahan baku lokal. Dengan demikian industri dalam negeri tetap beroperasi. Selain menekan penggunaan bahan baku lokal, pemerintah juga menekan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dikerjakan dengan cepat.

"Harus menggunakan lokal dan harus bersifat cepat. Baja lokal harus dipakai, contohnya seperti itu. Itu berarti akan memicu produksi dalam negeri dan menghemat impor. Seperti, pada keputusan kabinet bahwa Pertamina harus membuka kesempatan untuk suplai dalam negeri dari luar sehingga tidak perlu memakai dolar yang banyak. Langkah-langkah seperti itu bisa cepat," ucap JK.