Mantan Wamendag era SBY minta Presiden Jokowi tak hapus raskin

Pada kampanye pemilihan presiden beberapa bulan lalu, tepatnya Mei 2014, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla mengungkap gagasan menghentikan program subsidi beras miskin (Raskin) lantaran dicap sebagai warisan buruk. Penghapusan kebijakan tersebut kabarnya akan dieksekusi tahun depan atau 2015.

Rencana Jokowi ditentang penggiat pangan. Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi menyebut ide tersebut bakal mempengaruhi sektor lain bila Jokowi ngotot diterapkan.

"Raskin adalah usaha sistematis untuk menghindari pangan pokok rakyat dari risiko pasar bebas," kata Bayu di Jakarta, Senin (15/12).

Mantan Wakil Menteri Perdagangan era SBY ini menjelaskan, terdapat tiga pilar dalam subsidi raskin. Pertama, pengadaan beras dari petani dan harganya dijamin pemerintah. "Ini buat melindungi petani," ujarnya.

Selanjutnya, menjaga stok beras pemerintah. Sejauh ini cadangan beras pemerintah mencapai 300.000 ton. Terakhir, kata dia, pengadaan raskin untuk menjaga ketahanan pangan. "Beras untuk keluarga pendapatan rendah," tegasnya.

Pegiat raskin dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Suyanto menuturkan, pemerintah bakal menggencarkan uang elektronik (e-money) untuk mengganti subsidi beras. Dia justru pesimis rencana ide akan berjalan mulus.

"Bagaimana mau beli yang mbah-mbah? Masih sulit untuk menerapkan e-money. Apa yakin uangnya untuk beli beras, kan belum tentu," terang Suyanto.

Sebelumnya, anggota Tim Penyusun Visi Misi Jokowi-JK, Rohmin Danuri menyebut Jokowi-Jusuf Kalla siap hapus program raskin. "Kita berani untuk menghapuskan raskin," kata Rohmin di Jakarta, Minggu (25/5).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong ini melihat, program raskin mendidik masyarakat untuk memiliki ketergantungan pada pemerintah.

"Karena itu adalah warisan paling buruk dari pemerintah sekarang yang menjebak rakyat karena tidak ada efeknya," jelasnya.