Pemerintah siapkan Rp 3 triliun untuk BPJS

Pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 3 triliun untuk persiapan program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Pada 2014 BPJS kesehatan direncanakan akan mulai beroprasi.Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan dana Rp 3 triliun terdiri dari dana baru dicairkan pada tahun 2013 dan carry over atau sisa dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1 triliun."Jadi Rp 3 triliun tidak semua untuk BPJS. Ada perbaikan puskesmas, infrastruktur, SDM," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/2).Ali Ghufron melanjutkan dari alokasi dana tersebut, sebesar Rp 2 triliun rencananya akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung. Infrastruktur yang dimaksud ialah membangun rumah sakit hingga pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)."Itu untuk macam-macam ada perbaikan puskesmas, infrastruktur, SDM, dan dukungan untuk BPJS yang lain," tuturnya.Menurutnya adanya dana carry over yang belum terserap pada tahun lalu karena penganggaran dilakukan pada akhir tahun. Sehingga realisasi tidak dapat berjalan maksimal.Sebelumnya, Presiden SBY meminta jajaran Kementerian Kesehatan untuk segera mempersiapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terutama untuk sektor kesejahteraan. SBY mengingatkan, langkah itu merupakan bagian penting dari program pemerintah di bidang kesehatan."Masyarakat kita ini ingin memiliki sense of security, ketenangan, keamanan, kenyamanan dalam hidup terutama masyarakat miskin," ujarnya di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta.Rencananya, lembaga penyedia jaminan sosial bagi masyarakat ini akan segera diluncurkan pada 1 Januari 2014. Investasi awal diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp 25 triliun, namun SBY meyakini dana sebesar itu akan memberikan banyak perubahan."Barangkali investasi awal mencapai Rp 25 triliun, tapi akan memiliki kepastian bahwa kalau sakit akan mendapatkan pelayanan yang baik. Saya minta menkeu menyiapkan dananya," tandasnya.Menteri Keuangan Agus Martowardojo sendiri mengatakan program pemerintah dalam sistem pengamanan sosial yakni Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) memerlukan dana tidak kecil. Maka diperlukan anggaran tambahan yang bisa diambil dari subsidi energi."Kami 2014 akan menjalankan social security system kita. Itu dari mana (uangnya) kalau tidak dari penghematan," ujarnya saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.Pemerintah, kata Menteri Agus, terus mengkaji skema penghematan ini mulai dari kenaikan harga maupun pembatasan volume konsumsi. Pembatasan dimulai dari pemilik kendaraan roda empat pribadi..