Ali ghufron Mukti

Direktur Utama BPJS Kesehatan memastikan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan tidak akan mengganggu arus kas, asalkan tepat sasaran. Simak detailnya!

Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan 23 juta peserta menunggak iuran lebih dari Rp10 triliun. Pemerintah berencana melakukan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Bagaimana skemanya?

BPJS Kesehatan membuat sejarah sebagai institusi Indonesia pertama yang masuk nominasi Nobel Perdamaian 2025. Pengakuan ini datang berkat nilai gotong royong yang diusung dalam menjamin akses kesehatan.

Ghufron mengatakan pada September–Oktober 2025, peserta wajib melakukan SRK sebelum mengakses layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Berdasarkan informasi dari website resmi Kemenristekdikti, ada 17 orang yang lolos seleksi.

"Masih banyak terapi kanker atau penyakit lainnya yang masih mengantre untuk diberikan pengobatan."

Ali sesumbar jika Indonesia lebih baik pelayanan kesehatannya dibanding negara lain.

"Upaya harus tepat, akurat dan kemudian juga memperhatikan sensitivitas masyarakat," kata wamenkes.

Sejumlah pihak menuding acara ini bakal melegalkan seks bebas dan bukan mengurangi penyebaran HIV/AIDS.

Ali mengklaim UKDI berhasil mencetak dokter mumpuni dan bisa langsung menangani masyarakat.

Rapat juga dihadiri oleh menteri keuangan, wakil menteri ESDM dan wakil menteri kesehatan.

Pemerintah juga berencana memberlakukan retribusi daerah pajak rokok di provinsi dan kabupaten.

"Saat ini diperkirakan mencapai 86,4 juta jiwa. Itu berarti bertambah 10 juta jiwa kan," ujar Ali.

Pemerintah berjanji tidak mengurangi kualitas pelayanan kesehatan meskipun iuran yang ditetapkan di bawah ketentuan.

"Kami yakin, tempat produksi permen ini pasti akan kami bongkar," kata Wamenkes Ali Ghufron.

Pemerintah akan menyisihkan Rp 2 triliun untuk Puskesmas.

Benarkah model panas itu mengalami gangguan psikologis, ataukah ini hanya upaya untuk menghindari jeratan hukum?

Pemerintah masih melakukan persiapan pelaksanaan program jaminan kesehatan tersebut bisa terlaksana pada 2014.

"Betul di bawah sadar atau memiliki gangguan, jadi ga bisa bedakan mana realitas, kenyataan, ilusi," ujar Ali Ghufron.

"Jadi otomatis sekarang yang pimpin sekjen Kemenkes," kata pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin.