Masyarakat miskin penerima iuran BPJS kesehatan diprediksi naik

Kementerian Kesehatan menyatakan tengah melakukan penghitungan ulang masyarakat miskin penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang nantinya berhak menerima bantuan iuran Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Penghitungan telah dimulai semenjak tahun lalu dan ditargetkan selesai pada Maret ini.Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan saat ini data yang dimiliki adalah data sensus oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2006 lalu berjumlah 76,4 juta orang."Saat ini diperkirakan mencapai 86,4 juta jiwa. Itu berarti bertambah 10 juta jiwa kan," ujarnya saat ditemui di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Selasa (19/3).Ke depan, penentuan penerima iuran bantuan BPJS ini akan diintegrasikan dengan e-KTP. Hal ini untuk menghindari potensi penyelewengan dan dana bantuan jatuh ke pihak yang tidak tepat.Kementerian Keuangan mengusulkan angka iuran BPJS sebesar Rp 15.500 per kepala per bulan. Angka ini nantinya akan digunakan untuk biaya operasional seperti utilisasi, rawat inap, pelayanan primer dan sekunder serta obat dan lain sebagainya.Angka ini di bawah usulan Kemenkes sebesar Rp 22.200 atau DJSN sebesar Rp 27.000. "Kalau ada anggarannya segitu ya kita jalankan. Nanti akan kita bahas kembali dalam waktu dekat," katanya.Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan bahwa pihaknya menganggarkan dana sekitar Rp 26 triliun untuk penerima bantuan BPJS pada tahun depan. Angka ini mempertimbangkan kekuatan fiskal negara saat ini dan dapat berubah di masa mendatang sesuai evaluasi tahunan.Kemenkeu tidak ingin gegabah dalam menetapkan anggaran besar karena saat ini masih menanggung beban subsidi yang sangat besar.