Janji manis wakil menteri

Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti , mengaku siap mengevaluasi soal pungutan biaya administrasi dalam Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) dilakukan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) selaku panitia ditunjuk bersama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).“Memang lebih bagus jika pembiayaan atau bimbingan UKDI bisa dilaksanakan oleh fakultas masing-masing. Ke depan harus dicarikan solusi tidak bisa terus-menerus dibebankan pada IDI dan AIPKI, atau alternatif pembiayaan dari Dikti,” kata Ali saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya akhir pekan lalu.Mantan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada ini membenarkan UKDI berfungsi meningkatkan kualitas dan mutu kompetensi dokter di Indonesia. Ditambah ujian sertifikasi kedokteran menjadi salah satu solusi buat menaikkan mutu pelayanan tenaga medis kepada masyarakat.Menurut dia, materi soal pada UKDI memang sudah memenuhi standar kompetensi disetujui oleh KKI dan KDGI sebagai wadah profesi. Para peserta telah berulangkali dan bahkan belasan kali mengikuti ujian sertifikasi namun gagal, dia mempertanyakan kapasitas fakultas kedokteran dan kompetensi dokter bersangkutan. Alasannya, hampir sebagian besar peserta UKDI lolos. "Perlu diingat hanya beberapa dokter tak lulus dan kurang dari sepuluh fakultas kedokteran tidak lulus ujian,” ujarnya.Ali mengklaim UKDI berhasil mencetak dokter mumpuni dan bisa langsung menangani masyarakat. Dia menegaskan mesti ada standar kompetensi minimum bagi dokter ingin mengambil Surat Tanda Register (STR) dan kemudian mengajukan Surat Izin Praktik (SIP). Dokter tidak lulus UKDI masih bisa mengabdikan diri kepada masyarakat di bawah pengawasan dokter senior tersertifikasi. "Kita ingin yang terbaik untuk mengabdi kepada masyarakat,” tutur mantan ketua umum AIPKI periode 2010-2013 ini. Koordinator Nasional Aliansi Dokter Muda Indonesia (ADMIN), M. Iqbal El Mubarak, menuding permasalahan UKDI sudah beberapa tahun belakangan mangkrak. Adanya unsur politik dalam organisasi Kedokteran ikut mempengaruhi tingkat kelulusan ujian sertifikasi selama ini. Iqbal mencontohkan dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, bisa mencapai 90 persen dalam tingkat kelulusan.“Kenapa dokter alumni Universitas Tanjungpura bisa banyak lulus memang karena sebelum dibekukan PB IDI, dekannya bernama dr Sugito Wonodirekso juga menjabat ketua Komite Bersama Ujian Kedokteran Indonesia (KBUKDI),” kata Iqbal.