Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengatakan saat ini masih sedang memproses dan menghitung dampak moratorium PNS yang diterapkan tahun lalu. Namun dia memastikan moratorium PNS akan membuat anggaran lebih sehat dan telah mengubah perilaku penerimaan CPNS.
Walaupun demikian, dia belum bisa memastikan berapa penghematan anggaran akibat dampak moratorium ini.
"Saya mau lapor hasil moratorium tahun lalu, nanti saya lapor. Kita masih proses ada nggak efeknya dalam penataan. Pertama dalam jumlah PNS dari 4,7 juta jadi 4,5 juta dan pasti ada penghematan," ucap Azwar ketika ditemui di Kantor Kemenko, Jakarta, Rabu (9/1).
Dia menyebutkan, dengan adanya moratorium PNS telah mengubah pola perilaku pemerintah daerah dalam melakukan rekrutmen pegawai baru. Dalam permintaan menambah pegawai, pemerintah daerah telah membuat analisa jabatan dan analisa kerja yang jelas.
Dalam moratorium penerimaan PNS, jika pemerintah daerah meminta penambahan pegawai harus menjelaskan analisa kerja dan analisa jabatan yang jelas dan terstruktur.
"Ada perubahan pola perubahan perilaku. Pemerintah daerah sudah membuat analisa kerja dan jabatan yang jelas," ucapnya.
Sedangkan dalam program perampingan pegawai di Kementerian, Azwar menyebut telah ada 4 lembaga negara yang berhasil melakukan perampingan yaitu MenPAN&RB, Kementerian Keuangan, BKN serta LAN.
Program moratorium penerimaan PNS diketahui telah berakhir tahun lalu. Untuk tahun ini, penerimaan PNS dijalankan seperti biasa.