Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung rumah penerima dan calon penerima bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Plered, Jawa Barat, Jumat, 2 Oktober 2026.
Usai peninjauan, Menteri Ara, sapaan Maruarar Sirait, mengatakan program BSPS juga dapat diikuti warga yang masih mengontrak rumah. Namun, pemilik tanah atau rumah harus memberikan kepastian agar penerima bantuan tidak dirugikan setelah rumah diperbaiki.
"Rumah kalau dia ngontrak, yang punya tanah, harus janji 3 tahun harus tetap tinggal di situ (pengontrak). Jangan nanti sewanya dinaikin abis dibenerin, nanti kasihan dia (warga)," ujar Ara di Plered, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurut Ara, pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan mengantisipasi potensi persoalan yang muncul setelah rumah diperbaiki menggunakan bantuan pemerintah.
"Sebab, dirinya memastikan pemerintah harus melindungi rakyatnya dan harus lebih pintar."
"Jadi jangan sampai nanti rakyat tuh dibiarkan tanpa perlindungan, tanpa pembelaan. Kita kan bisa antisipasi kira-kira, wah, ini ada orang nih yang punya kontrakan diperbaiki nanti bisa aja dinaikin sama dia, enggak boleh begitu, ya?," ucap Ara.
"Jadi kita harus lindungi rakyat, orang yang perbaiki negara kok. Kecuali yang perbaiki dia sendiri, baru gitu. Kalau yang perbaiki negara, ya enggak boleh dia naikin-naikin begitu," sambung dia.
Bantuan untuk Warga
Melalui program BSPS, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 20 juta untuk setiap rumah. Anggaran tersebut terdiri atas Rp 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Proses renovasi rumah juga didampingi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) atau petugas dari Kementerian PKP. Ara menekankan bahwa program tersebut merupakan bantuan stimulan sehingga pelaksanaannya diharapkan tetap melibatkan semangat gotong royong masyarakat.
Lantas, bagaimana jika dana bantuan tidak mencukupi sementara renovasi rumah belum selesai?
"Kita harus dengan optimisme, makanya namanya Bantuan Stimulan. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Lihat di banyak tempat, di sini termasuk yang saya lihat tadi dari laporan banyak gotong royong," kata Ara.
Dia meyakini semangat gotong royong masih kuat di tengah masyarakat Indonesia.
"(Gotong royong) bentuknya kadang-kadang kita ada bambu kasih bambu atau mengerjakannya bareng-bareng sama masyarakat yang lainnya. Bisa barang, bisa tenaga, bisa uang," ucap Ara.
"Tapi rata-rata barang sama tenaga rata-rata. Biasanya tetangganya, saudaranya kan membantu. Di kita ini kan kultur gotong royong itu kekuatan bangsa kita, bukan bangsa yang egois gitu loh. Apalagi di pedesaan itu masih sangat kuat. Nah, ini dengan program itu ya memang sudah optimisme, keyakinan. Jangan kita ragu-ragu gitu melakukan langkah itu," sambung dia.
Ara juga mengatakan pemerintah perlu memilah rumah yang masih dapat direnovasi dan rumah yang kondisinya sudah terlalu rusak. Menurut dia, membangun rumah baru membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan melakukan renovasi.
Karena itu, program BSPS saat ini lebih diarahkan untuk memperbaiki rumah yang masih memungkinkan ditangani. Sementara untuk rumah yang sudah tidak dapat direnovasi, pemerintah akan menyiapkan perencanaan pembangunan rumah baru pada tahun berikutnya.
Alokasi BSPS di Jabar Naik
Alokasi program BSPS untuk Jawa Barat meningkat signifikan. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan bantuan untuk 6.367 unit rumah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 49.229 unit pada 2026.
Khusus Kabupaten Purwakarta, alokasi BSPS meningkat dari 317 unit pada 2025 menjadi 2.914 unit pada 2026.
Ara mengatakan peningkatan jumlah bantuan tersebut harus disertai pengawasan agar program benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dia juga menegaskan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah.
"Program bedah rumah ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Rakyat harus berani. Kalau ada yang pungut, foto, video, viralkan. Jangan takut. Awasi di lapangan. Kalau ada siapa pun itu, jaga uang rakyat. Ini bukannya uang saya, uang rakyat," tegas Ara.