Merdeka.com - Wakil Direktur Utama Pertamina, Ahmad Bambang mengatakan saat ini banyak Pemerintah Daerah yang melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan gas elpiji subsidi atau elpiji 3 kilogram (kg). Pelarangan ini merupakan inisiatif dari pemda dan Pertamina.

"Banyak. Di Binjai, Deli Serdang, Bogor, Bandung mau declare, Bekasi. Jawa Tengah paling banyak Pati, Kudus, Semarang Kota, Semarang Kabupaten, Ponorogo, Blitar, Kediri. Termasuk Jakarta, kan orangnya kaya-kaya. Kalau yang enggak pakai 3 kg banyak berarti daerahnya enggak miskin," ujarnya di Kantor Pertamina Pusat, Jakarta, Selasa (8/11).

Menurutnya, aturan secara tertulis untuk pelarangan terhadap PNS ini memang tidak ada. Namun, dia hanya berharap kepada para PNS bahwa elpiji 3 kg itu hanya untuk orang yang tidak mampu.

"Kita tahu bahwa aturan belum ada. Makanya sekarang kita persuasif saja. Ditulis di tabung. Kita minta pemda, kan PNS sudah tidak masuk golongan miskin, makanya pemda menyarankan tidak boleh," jelasnya.

"Persuasif itu menyadarkan saja hak orang miskin. Kalau dimakan berarti zhalim, kalau zhalim enggak berkah. Makanya itu banyak pedagang eceran yang pakai 5 kg," pungkasnya.