Merdeka.com - Rumah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia yang cukup sulit dipenuhi. Selain harga terus naik dan makin mahal, pembayaran Down Payment (DP) dirasa cukup berat bagi sebagian orang. Akibatnya, impian mempunyai rumah sendiri untuk berlindung dari panas matahari dan hujan tak pernah terwujud.

Pemerintah tak tinggal diam melihat permasalahan ini. Pemerintah Jokowi-JK mempunyai program Satu Juta Rumah guna memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah. Presiden Joko Widodo bahkan telah meresmikan pionir program tersebut di sembilan provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.

Dari program ini, pemerintah menyediakan rumah subsidi dengan harga dan cicilan yang sangat terjangkau. Program tersebut ditujukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seperti nelayan buruh dan bahkan tukang bakso.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 17 triliun untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada tahun ini. Pada 2014 biaya untuk program FLPP secara nasional Rp 4 triliun, pada 2015 naik menjadi Rp 9 triliun, dan pada 2016 naik lagi menjadi Rp 12 triliun.

"Kalau dari sisi anggaran, untuk program FLPP ini terus meningkat setiap tahun," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dikutip dari Antara, Semarang, Jumat (24/2).

Mewujudkan program Satu Juta Rumah, BTN diberikan peran sentral dalam hal pelaksanaan. Perbankan pelat merah ini diharapkan dapat menyokong program ini sebagai lembaga pembiayaan. Selain itu, BTN juga diharapkan jadi integrator antar institusi dalam meningkatkan persediaan rumah.

BTN-pun tak berpangku tangan mendapat amanat dari pemerintah. Perseroan melakukan berbagai cara untuk menyukseskan program Satu Juta Rumah. Salah satunya adalah dengan ikut mencetak pengembang handal.

BTN menjalin kerja sama dengan School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dan baru-baru ini melepas 119 lulusan program Mini MBA in Property yang telah selesai mengikuti program tersebut.

Corporate Secretary Bank BTN, Eko Waluyo mengatakan, sektor properti di Indonesia masih memiliki peluang besar untuk berkembang. Untuk menggarap peluang tersebut, BTN membantu meningkatkan jumlah wirausaha di sektor properti, salah satunya melalui program Mini MBA in Property.

"Adanya program Mini MBA in Property ini menjadi wujud komitmen kami mendukung penyediaan pasokan rumah dalam rangka meningkatkan sektor properti dan menyukseskan Program Sejuta Rumah. Sebab, para lulusan diharapkan dapat menjadi calon developer (pengembang) handal," jelas Eko di Jakarta, Sabtu (25/2).

Program Mini MBA in Property yang merupakan program pendidikan hasil kerja sama Bank BTN dan SBM ITB. Program tersebut digelar selama satu bulan dengan materi teori dan praktik terkait real estate dan properti. Program sebanyak 3 SKS ini juga dapat dikonversi ke dalam SKS MBA reguler bagi peserta didik yang lulus dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang MBA Reguler SBM ITB.

Cara lain yang dilakukan BTN adalah dengan menggandeng perusahaan BUMN lainnya. BTN telah bekerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) untuk meningkatkan penghimpunan dana dan penyaluran kredit perseroan.

"Di dalam kerja sama ini bisa memberikan percepatan program pemerintah sejuta rumah khususnya Perum Perumnas yang tahun depan punya proyek yang dijanjikan ke BTN. Yang bisa dijadikan potensi yang digarap BTN," kata Direktur Utama BTN Maryono di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/12).

Tak hanya dibidang pengadaan rumah, BTN juga terus berusaha mengeluarkan produk baru agar masyarakat lebih mudah mendapat rumah. Salah satu produk menarik adalah BTN Mikro. Dengan produk ini, pedagang bakso-pun bisa memiliki rumah. BTN mengincar pekerja informal yang jumlahnya mencapai 6,5 juta orang dan belum memiliki rumah.

Maryono mengatakan, KPR BTN Mikro ini membidik keluarga atau individu yang memiliki penghasilan rata-rata Rp 1,8 juta hingga Rp 2,8 juta/bulan. Untuk suku bunga KPR BTN Mikro ini sangat terjangkau yaitu hanya sebesar 7,99 persen/tahun dengan sistem angsuran mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan.

KPR BTN Mikro ini dapat digunakan untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian kavling, pembangunan rumah di atas lahan yang sudah dimiliki, dan perbaikan atau renovasi rumah.

Maryono mengatakan untuk pembelian rumah pertama, Bank BTN menerapkan uang muka sebesar 1 persen, sedangkan untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah, uang muka diwajibkan minimal 10 persen. "Uang muka ini bisa digunakan untuk mencairkan KPR Mikro, dengan plafon maksimal Rp 75 juta," katanya.

Penyaluran KPR BTN Mikro tahun ini sebesar Rp 150 miliar. Untuk tahap awal, KPR BTN Mikro ini menyasar ke Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso). Selain pedagang makanan, Bank BTN juga menyasar nelayan, petani, pengrajin, dan pekerja di sektor informal.

"Yang penting, mereka tergabung dalam komunitas pedagang atau koperasi serta merupakan binaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan penilaian baik," tutur Maryono.

Mempermudah nasabah memiliki rumah, BTN juga telah bertransformasi ke layanan digital. BTN memprioritaskan bisnis berbasis digital agar pihaknya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan cepat.

"Persaingan perbankan saat ini begitu hebat. Kami harus dapat masuk dalam era persaingan itu dan BTN telah siap menyambut persaingan itu dengan bisnis yang sudah disiapkan berbasis digital banking," kata Maryono.

Maryono mengajak seluruh jajaran BTN untuk siap dan serius dalam menyambut transformasi bisnis berbasis digital. Keseriusan manajemen dapat dilihat dari tema yang diangkat dalam RKAP (Rapat Kerja dan Anggaran Perusahaan) yaitu 'Meningkatkan Sinergi, Daya Saing dan Nilai Tambah Melalui Transformasi Bisnis Digital Banking Untuk Mendukung Program Sejuta Rumah'.

Dengan berbagai cara ini, diharapkan program Satu Juta Rumah terwujud dan masyarakat Indonesia mempunyai tempat tinggal sendiri.