Pemerintah Punya 400.000 Aplikasi, Pakai Banyak Anggaran

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap pemerintah memiliki ratusan ribu aplikasi yang digunakan hingga saat ini dan memakan biaya yang cukup besar. Maka, dia ingin jumlah aplikasi akan dipangkas untuk menekan biaya operasional.
Banyaknya aplikasi cerminan transformasi digital dalam pemerintahan untuk mengoptimalisasi dana publik yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setidaknya pemerintah secara keseluruhan memiliki 400.000 aplikasi. Setiap kementerian/lembaga juga memiliki database masing-masing.
"Bayangkan kita punya 400.000 aplikasi, 24.000 setiap kementerian Lembaga itu punya 2.700 data base sendiri-sendiri. Kita akan menjadikan satu data dan akan menurunkan biaya operasi pemerintah dan meningkatkan reliability nya, dan juga mengintegrasikan yang disebut intergovernmental connection maupun penggunaan aplikasi, jadi enggak setiap orang membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable tapi mereka akan lebih terkoordinasi," kata Sri Mulyani dalam Leader's Talk Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Nusa Dua, Bali, Senin (11/7).
-
Kenapa Kementerian Imipas melakukan efisiensi anggaran? Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan nilai efisiensi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp4.492.200.000.000,' kata Agus saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).
-
Bagaimana cara Kementerian Imipas melakukan efisiensi anggaran? Agus menambahkan, anggaran yang diefiesiensi di kementeriannya diambil dari pos belanja barang dan belanja modal. Sehingga, katanya, anggaran belanja pegawai tidak terdampak sama sekali.
-
Bagaimana cara aplikasi membantu produktivitas? Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, pengguna dapat mengatur jadwal harian dengan lebih baik.
-
Bagaimana cara efisiensi anggaran dilakukan? Total penghematan anggaran yang direncanakan oleh pemerintah mencapai Rp306,69 triliun. Penghematan ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu pengurangan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan pengurangan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
-
Dimana anggaran Kementerian Imipas digunakan? Hal tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan di 32 lapas rutan pada 18 wilayah dan sarana prasarana, sedangkan imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan,' ujar Agus.
-
Apa layanan digital terbaru dari Kementerian PANRB? Kementerian PANRB merilis layanan digital INA Digital yang mencakup INApas, INAku, dan INAgov. Layanan ini merupakan bagian dari pengembanga layanan Government Technology (GovTech).
Sehingga, dia berharap kegiatan pemerintahan akan menjadi lebih efisien. Termasuk dalam penggunaan anggaran yang dikucurkan pemerintah.
Di sisi lain, sektor prioritas lainnya adalah keamanan ketika penerapan digitalisasi di pemerintahan. Dia mengakui ada banyak serangan hacker yang diterima ke beberapa situs milik pemerintah.
"Cyber security menjadi sangat penting apalagi sekarang kita sudah menerapkan digital signature, jadi kalau bapak/ibu lihat, pemerintah sudah jarang membawa dokumen, kita semua sekarang elektronik tapi keamanannya harus dijaga," terangnya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Presiden Jokowi memerintahkan kementerian lembaga untuk membuat aplikasi baru.
Baca Selengkapnya
Pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Baca Selengkapnya
"Ada yang lebih dari 5.000 (aplikasi). Saya enggak nunjuk di kementerian mana. Saking kreatifnya," ujar Jokowi
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI akan fokus mencari kegiatan yang lebih efektif seperti membangun sarana barak untuk prajurit dan pendidikan.
Baca Selengkapnya
Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.
Baca Selengkapnya
Jokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.
Baca Selengkapnya
Surat tersebut telah dikirimkan kepada seluruh menteri, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga.
Baca Selengkapnya
Melalui penghematan anggaran, kementerian/lembaga didorong lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan. Melalui cara ini diharapkan beban APBN dapat berkurang.
Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian PU dipangkas Rp81 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp110 triliun mengikuti adanya Instruksi Presiden (Inpres).
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku ikut terdampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Baca Selengkapnya