Peluang Emas: Indonesia Perlu Perdalam Kerja Sama Transisi Energi dengan AS

Ekonom menyoroti pentingnya Indonesia memperdalam kerja sama transisi energi dengan AS, melampaui isu tarif, demi percepatan hilirisasi dan penguatan daya saing industri nasional.

Ekonom dan peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menekankan pentingnya Indonesia memperdalam kerja sama transisi energi dengan Amerika Serikat (AS). Manilet menilai kesepakatan perdagangan tidak seharusnya berhenti pada isu tarif semata, melainkan diperluas ke sektor strategis transisi energi dan teknologi hijau.

Kolaborasi yang lebih mendalam di bidang ini dinilai mampu mempercepat hilirisasi berbasis nilai tambah tinggi di Indonesia. Langkah ini juga diyakini dapat memperkuat daya saing industri nasional di kancah global.

Pernyataan ini disampaikan Yusuf Rendy Manilet di Jakarta pada Jumat (13/2), menyoroti potensi besar yang dimiliki kedua negara. Indonesia memiliki sumber daya melimpah, sementara AS unggul dalam teknologi dan pembiayaan untuk mendukung transisi energi.

Potensi Indonesia dan Keunggulan AS dalam Transisi Energi

Indonesia memiliki keunggulan signifikan dalam sumber daya alam yang krusial untuk transisi energi global. Negara ini kaya akan nikel, bahan utama baterai kendaraan listrik yang sangat dibutuhkan pasar dunia.

Selain itu, Indonesia juga diberkahi dengan potensi energi terbarukan yang masif. Kapasitas energi surya mencapai 3.200 gigawatt dan energi panas bumi sekitar 24 gigawatt, menunjukkan peluang besar untuk pengembangan energi bersih.

Di sisi lain, Amerika Serikat dipandang memiliki keunggulan kompetitif dalam teknologi, pembiayaan, dan ekosistem inovasi. Kombinasi ini menjadikan AS mitra ideal bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor energi terbarukan.

Kolaborasi yang lebih dalam antara kedua negara di bidang ini dapat secara signifikan mempercepat hilirisasi berbasis nilai tambah tinggi. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.

Peran JETP dan Komitmen Mitra Internasional

Amerika Serikat sebelumnya terlibat aktif dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Kemitraan ini melibatkan negara-negara maju G7, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, serta Uni Eropa.

JETP diumumkan pada KTT G20 Bali 2022 dengan tujuan utama mempercepat transisi energi bersih di Indonesia. Kemitraan ini menunjukkan komitmen global terhadap upaya dekarbonisasi sektor energi Indonesia.

Melalui JETP, Indonesia dan mitra internasional berkomitmen menggalang pendanaan sekitar 20 miliar dolar AS dari sumber publik dan swasta. Dana tersebut akan mendukung pengurangan emisi sektor ketenagalistrikan, peningkatan bauran energi terbarukan, serta pencapaian target nol emisi bersih pada 2050.

Meskipun Amerika Serikat resmi menarik diri dari JETP pada tahun 2025, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa mitra lainnya tetap berkomitmen melanjutkan pendanaan dan kerja sama. Komitmen ini menjaga momentum transisi energi di Indonesia.

Peluang Kunjungan Presiden Prabowo ke AS

Ekonom Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah Indonesia dapat kembali mengeksplorasi peluang kerja sama di bidang transisi energi. Kesempatan ini terbuka lebar dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat pada Kamis (19/2).

Presiden Prabowo dijadwalkan terbang ke AS untuk menandatangani dokumen final kesepakatan tarif resiprokal Indonesia–AS. Penandatanganan ini akan dilakukan bersama Presiden AS Donald Trump setelah penyusunan draf perjanjian rampung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) akan bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo. Kunjungan ini juga akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP).

Momen kunjungan ini dapat dimanfaatkan untuk membuka kembali diskusi mengenai kerja sama strategis di luar tarif. Fokus pada transisi energi dan teknologi hijau akan memberikan dampak jangka panjang bagi kedua negara.

Sumber: AntaraNews