Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MenPAN-RB: Pemangkasan Eselon Perhatikan Kesejahteraan PNS

MenPAN-RB: Pemangkasan Eselon Perhatikan Kesejahteraan PNS Tjahjo Kumolo. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pihaknya dalam melakukan penyederhanaan birokrasi dalam bentuk pemangkasan eselon tetap berupaya memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil).

"Perlu sebuah proses dimulai dengan reformasi birokrasi, menghilangkan pola pikir eselon, sistem penggajian dan pensiun. Kesejahteraan juga kami pikirkan," terang dia dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (21/1).

Dia menjelaskan, salah satu upaya Kementerian PAN-RB dalam proses penyederhanaan birokrasi adalah dengan mematangkan sistem penggajian dan pensiun yang baru. Hal ini dilakukan dengan melakukan rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kebijakan yang diambil salah satunya adalah melalui penyederhanaan eselon III dan IV di Kementerian PAN-RB sebagai pilot project. "Tidak ada yang menyimpang. Di internal Kementerian PAN-RB, penyederhanaan jabatan sudah selesai dengan menyetarakan 141 pejabat eselon III dan IV ke jabatan fungsional," tegas Tjahjo.

Penyederhanaan birokrasi di instansi pemerintah telah ditegaskan melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dan Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

"Nanti akan ditata secara prinsip untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan mempercepat birokrasi," sambung Menteri Tjahjo.

Di sisi lain, Komisi II DPR RI mendukung rencana Kementerian PAN-RB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan jabatan eselon III dan IV, baik pemerintah pusat maupun daerah. "Penyederhanaan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya agar tidak mengurangi penghasilan ASN," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo.

Tiga Kementerian Sudah Pangkas Jumlah Eselon

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo menyebut bahwa saat ini perampingan jabatan eselon telah dilaksanakan di 3 Kementerian.

Kementerian tersebut antara lain Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB sendiri.

"Kemarin baru bertahap. Kementerian BUMN sudah, Kementerian Keuangan sudah, Kementerian PAN-RB sudah. Ini kami terus akan melakukan pendampingan kepada semua kementerian dan lembaga," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senin (20/1).

Dia juga menyatakan telah menyampaikan konsep perampingan eselon itu kepada sekretaris daerah di seluruh kabupaten, kota hingga provinsi.

"Apapun birokrasi reformasi penyederhanaan untuk pengambilan keputusan ini, ya, menyangkut secara keseluruhan karena fungsi melayani publik, juga semua instansi kementerian maupun daerah itu sama," ujar Tjahjo.

Nantinya, perampingan tersebut selesai dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Meski demikian, tidak disebutkan secara spesifik eselon berapa saja yang sudah dipangkas di 3 kementerian tersebut.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menteri Anas Ingatkan PNS Dilarang Perpanjang Libur Lebaran
Menteri Anas Ingatkan PNS Dilarang Perpanjang Libur Lebaran

Menteri PANRB, Azwar Anas mengingatkan agar PNS tidak memperpanjang libur lebaran.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Tanggapi Jabatan ASN Bakal Diisi TNI: Tiap Permasalahan Ada Peran TNI
Jenderal Agus Subiyanto Tanggapi Jabatan ASN Bakal Diisi TNI: Tiap Permasalahan Ada Peran TNI

Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB

Baca Selengkapnya
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan

PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Terbesar Sepanjang Sejarah, Kemenag Buka Lowongan 20.722 CPNS dan 89.781 PPPK
Terbesar Sepanjang Sejarah, Kemenag Buka Lowongan 20.722 CPNS dan 89.781 PPPK

Berbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Baca Selengkapnya