Luhut sebut pemerintahan lalu banyak melanggar UU minerba
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengaku bakal menyerahkan hasil keputusan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah kepada Presiden Joko Widodo pada hari selasa (10/1). Menurutnya, pemerintah akan mencari jalan keluar atas kebijakan relaksasi ekspor mineral.
"Intinya, besok ada ratas. Intinya cari solusi. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan," ujar Luhut di kantornya, Senin (9/1).
Dia menegaskan pemerintah sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan relaksasi ekspor mineral. Alasannya, pemerintahan yang lalu banyak melakukan pelanggaran UU terkait relaksasi ekspor mineral.
"Kita ini menerima masalah lalu, yang menurut saya banyak melanggar UU. Tapi sudah kejadian mau diapain lagi," tegasnya.
Untuk itu, pemerintah tengah mencari solusi agar investor tidak alami kerugian. Namun, kewajiban hilirisasi tetap dijalankan. "Kita cari solusi, tapi dia jangan mengatur kita. Sedang cari jalan tengah, mudah-mudahan besok jalan tengah yang terbaik. Besok pagi akan dilaporkan ke Presiden (Jokowi)," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hari Kedua di Sumut, Jokowi Tinjau RSUD Hingga Cek Stok Beras
Jokowi direncanakan mengecek bahan pokok di Pasar Gelugur Rantauprapat, serta meninjau persediaan beras.
Baca SelengkapnyaLusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur
Pabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Di Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaKunker ke Kalbar, Jokowi Resmikan Bandara Singkawang Senilai Rp427 Miliar
Jokowi juga diagendakan menuju Kabupaten Mempawah menggunakan mobil meninjau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah.
Baca SelengkapnyaHari Pertama Jadi Menteri, AHY Ikut Jokowi Blusukan ke Sulawesi Utara
Perjalanan dinas itu dilakukan dalam rangka menemani Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaMenteri LHK Beberkan Kemajuan Indonesia Atasi Perubahan Iklim
Indonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca Selengkapnya