Ketua KPK Firli Bahuri Raih Penghargaan Strategi Pencegahan Korupsi dari Sri Mulyani

KPK dinilai berkontribusi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

KPK dinilai berkontribusi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Ketua KPK Firli Bahuri Raih Penghargaan Strategi Pencegahan Korupsi dari Sri Mulyani

Firli Bahuri Raih Penghargaan Strategi Pencegahan Korupsi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dinilai berkontribusi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

"Penghargaan khusus untuk kriteria lembaga yang mengangkat pengelolaan BMN sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi diberikan kepada KPK," ucap MC dalam acara Anugerah Reksa Bandha di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri. 

Selain Firli, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Uno menyabet penghargaan untuk Kelompok 2 pada Kategori Pelaporan BMN. 

merdeka.com

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dipimpin oleh Abdullah Azwar Anas menggondol penghargaan untuk kategori khusus terkait kontribusi pengelolaan Barang Milik Negara.

Sebagai informasi, Anugerah Reksa Bandha merupakan apresiasi atas pengelolaan kekayaan negara.

Terdiri atas pengelolaan barang milik negara bagi instansi pemerintah dan pengelolaan lelang bagi stakeholder lelang.

Sri Mulyani berharap Kegiatan Anugerah Reksa Bandha dapat meningkatkan motivasi seluruh Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) dan stakeholders. 

Sehingga pengelolaan kekayaan negara dan lelang semakin optimal.

Dia menegaskan pengelolaan aset yang baik mencerminkan kemampuan suatu negara dalam membuat perencanaan yang baik. 

Maka, Kementerian dan Lembaga dituntut untuk mampu mengelola pembangunan yang berkualitas.

"Hal ini sekaligus mencerminkan kepedulian antar generasi yang terpelihara dan kontinu," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, aset negara harus dikelola secara optimal untuk menjadi alternatif sumber penerimaan negara. 

Dengan ini, penerimaan negara tidak hanya bergantung dari pungutan pajak hingga bea cukai.

"Ini juga salah satu cara edukasi publik bahwa keuangan negara tidak sekedar dari penerimaan pajak, bea cukai, utang. Namun, juga ada aspek belanja dan aset kekayaan negara yang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian," pungkasnya.