Kemiskinan hingga infrastruktur desa belum digarap maksimal di 3 tahun Jokowi-JK

Merdeka.com - Ekonom Faisal Basri memberikan tanggapan terhadap kiprah Pemerintah Jokowi-JK yang akan genap berusia 3 tahun pada 20 Oktober 2017. Di samping cukup banyak prestasi yang diraih, dia pun menitipkan beberapa catatan untuk diperhatikan. Salah satu poinnya adalah pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, berdasarkan data Bank Dunia, saat ini ada kelompok masyarakat Indonesia yang berada pada kondisi rentan terhadap kemiskinan. Ada kelompok masyarakat yang digolongkan ke dalam kategori 'vulnerable poor'. Kelompok ini amat rentan terhadap goncangan ekonomi.

"Jadi ada extreme poor, moderate poor dan vulnarable poor, dan ada secure group, dan ada middle class. Extreme poor, moderate dan vulnarable itu jumlahnya 70 persen. Memang, jumlah masyarakat miskin turun, tapi yang vulnerable poor itu tidak turun-turun. Jadi dia tidak miskin tapi rentan. Kalau ada apa-apa, jatuh dia ke kemiskinan," ungkapnya di Hermitage Hotel, Jakarta, Senin (16/10).

Dia menegaskan Presiden Jokowi seharusnya lebih memerhatikan peningkatan pembangunan infrastruktur di pedesaan seperti jalan tani yang dapat menyokong kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pedesaan ini, kata Faisal, dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa, dan juga dapat memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil-hasil pertanian.

"Itu solusinya bukan jalan tol, infrastruktur yang dibangun Jokowi. Tapi infrastruktur di desa. Jadi, infrastruktur desa, pembangunan masyarakat desa. Bagaimana membangun dari pinggiran tapi yang dibangun jalan tol. Bingung," katanya.

Selain itu, dia juga berharap Jokowi dapat menunda belanja untuk pembangunan infrastruktur. Alasannya, sudah tercium indikasi terjadi defisit anggaran yang melebihi batas yang telah digariskan Undang-undang, yakni sebesar tiga persen jika pembangunan infrastruktur tetap jalan.

"Krisis kecil akan terjadi kalau Pak Jokowi tidak mau potong belanja infrastrukturnya. Karena kalau tidak dipotong kemungkinan besar defisitnya akan menjadi tiga persen dan itu tidak boleh," tegas Faisal Basri.

Atas pertimbangan itulah, dia meminta Jokowi berani menunda belanja infrastruktur. Selain itu, Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini menambahkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara besar-besaran dapat pula membebankan BUMN.

"Saya tidak bisa sebut. Yang masalah adalah BUMN, yang banyak ditugaskan untuk membangun macam-macam yang melebihi kemampuannya. Mau tidak mau pemerintah tidak bisa lagi mempertahankan kondisi ini terus menerus," katanya.