Kemenkeu dan Pemprov Papua Perkuat Fiskal Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggelar pembahasan strategis mengenai penguatan fiskal daerah. Pertemuan penting ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer dari pusat serta mempercepat laju pembangunan di seluruh wilayah Papua.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menyatakan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memastikan efektivitas penyaluran anggaran. Hal ini juga untuk menyelaraskan program prioritas nasional dengan kebutuhan spesifik daerah, terutama di Papua yang memiliki karakteristik unik.

Karakteristik geografis dan sosial Papua yang berbeda memerlukan pendekatan strategi penguatan fiskal yang lebih adaptif dan terarah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Askolani menekankan bahwa penguatan fiskal daerah tidak hanya berfokus pada besaran alokasi dana yang diterima. Lebih dari itu, kualitas belanja serta kemampuan pemerintah daerah dalam merancang program yang tepat sasaran dan berkelanjutan menjadi prioritas utama.

Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial agar setiap kebijakan fiskal yang diterapkan dapat memberikan dampak langsung. Dampak positif ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara signifikan dan merata.

Dalam pengusulan program prioritas, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan. Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Papua.

Selain rapat koordinasi dengan Pemprov Papua, tim Kemenkeu juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah program pembangunan berbasis potensi lokal. Ini termasuk kunjungan ke rumah produksi ikan asap di Kabupaten Jayapura serta penyerahan bantuan sarana perikanan bagi nelayan Orang Asli Papua (OAP) di Kota Jayapura.

Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung implementasi dana transfer di sektor ekonomi produktif. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan penguatan fiskal daerah.

Namun, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Rusdianto Abu, mengungkapkan adanya tantangan terkait alokasi dana. Total Dana Transfer ke Daerah (TKD) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan.

Total alokasi untuk tahun 2026 adalah Rp554,6 miliar, menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp899,3 miliar. Penurunan ini menciptakan selisih sebesar Rp344,67 miliar yang perlu diantisipasi oleh Pemprov Papua dalam perencanaan anggarannya.

• Dana Otsus block grant 1% dialokasikan sebesar Rp196.504.108.000, menurun dari Rp234.448.768.000 pada tahun 2025.
• Dana Otsus specific grant 1,25% tercatat sebesar Rp251.193.501.000, turun dari Rp293.460.198.000 pada tahun sebelumnya.
• Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) 2026 dialokasikan sebesar Rp106.928.086.000, jauh lebih rendah dibandingkan Rp371.391.228.000 pada tahun 2025.

Sumber: AntaraNews