Merdeka.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Perhubungan, untuk membahas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam nota keuangan RAPBN 2019.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pagu anggaran Kementerian Perhubungan pada 2019 yakni sebesar Rp 41,5 triliun. Hal itu ditetapkan berdasarkan surat bersama Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan pada 19 Juli 2018 lalu.

"Bapak ketua dan wakil ketua yang saya hormati, pada kesempatan ini kami laporkan total pagu anggaran 2019 sebanyak Rp 41,5 triliun," kata Menhub Budi di ruang rapat Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (6/9).

Menhub Budi menjelaskan, rincian pagu tersebut akan digunakan pada Sekretaris Jenderal sebesar Rp 722 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 92 miliar, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 15,2 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,4 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 7,3 triliun.

"Selain itu pagu ini juga akan dialokasikan kepada BPSDM Perhubungan sebesar Rp 3,7 triliun, Badan Litbang Perhubungan Rp 132 miliar, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Rp 162 miliar," ujarnya.

Sementara, komposisi pagu anggaran Kementerian Perhubungan 2019 menurut jenis belanja yakni terbagi dalam empat bagian. Di mana belanja pegawai dialokasikan sebanyak Rp 3,42 triliun, belanja barang meningkat sebesar Rp 2,37 triliun, kemudian belanja barang tidak meningkat mencapai Rp 10,44 triliun, serta belanja modal sebesar Rp 25,32 triliun.

"Sedangkan komposisi anggaran menurut sumber pendanaan rupiah murni Rp 26,7 triliun, SBSN Rp 7,9 triliun, PHLN sebanyak Rp 3,3 triliun, PNBP 1,8 triliun, dan BLU sebanyak 1,5 triliun," pungkasnya.