APBN 2019

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang P2 APBN 2019. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021.

Sementara itu, sisa anggaran Kementerian yang tidak terserap tahun 2019 tercatat sebesar Rp246,62 miliar.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati hasil laporan Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019. Hal itu disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Gaminduto dalam hasil putusan rapat di Ruang Komisi XI, Gedung Parlemen, Jakarta.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pertanggungjawaban atas pembahasaan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada temuan dalam laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Agung menekankan bahwa opini di satu tahun bukanlah jaminan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 menjadi terberat dan penuh tantangan. Apalagi laporan tersebut dilaksanakan di dalam masa pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun laporan tersebut berupa Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Misbakhun, ada defisit sebesar Rp246 triliun yang memberikan tekanan kepada APBN 2019. Anehnya, target penerimaan perpajakan kembali dinaikkan pada APBN 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, merasa geram berkali-kali disinggung sebagai menteri keuangan terbaik di dunia oleh beberapa Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sri Mulyani bahkan 'baper' (bawa perasaan) karena sebutan itu dianggap sebuah sindiran baginya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak Rp186 triliun dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih mengendap di rekening kas daerah per November 2019. Angka ini sudah membaik dibandingkan kondisi sebelum Oktober yang mencapai hingga Rp220 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui ada beberapa realisasi asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang meleset. Salah satunya yakni realisasi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya sentuh 5,05 persen.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara pemerintah sepanjang 2019 mencapai sebesar Rp2.310,2 triliun. Realisasi belanja tersebut sekitar 93,9 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan defisit sebesar Rp353 triliun tersebut lebih tinggi dari target defisit APBN 2019 yang hanya 1,93 persen atau sebesar Rp296 triliun. Namun, angka ini masih bersifat sementara sebab pihaknya masih akan melakukan perhitungan kembali.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyambut baik capaian inflasi sepanjang 2019 yang berada di 2,72 persen. Angka ini berada jauh di bawah target pemerintah yang ditetapkan sebesar 3,5 persen dalam APBN 2019. Ini juga mendukung daya beli masyarakat yang terjaga di atas 5 persen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir November 2019 mencapai Rp4.814,3 triliun. Angka ini naik sebesar Rp58,18 triliun dari bulan sebelumnya. Utang tersebut juga meningkat sebesar Rp418,34 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4.395,97 triliun.

Kemenkeu mencatat realisasi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp368,9 triliun hingga akhir November 2019. Atau setara dengan 2,29 persen terhadap PDB. Namun, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan ada potensi terjadi penurunan defisit APBN hingga akhir tahun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, angkat suara mengenai kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sekitar Rp441 triliun tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan mampu mengumpulkan pajak sekitar Rp1.577 triliun namun hingga kini baru terkumpul sekitar Rp1.136 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menjaga defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019 pada angka 2,2 persen hingga akhir tahun. Angka tersebut masih di bawah patokan dalam undang-undang sebesar 3 persen.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal, mengatakan kekurangan penerimaan pajak atau shortfall pada tahun 2019 akan melebihi Rp140 triliun. Kehilangan penerimaan tersebut disebabkan kondisi ekonomi yang tengah lesu.