Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir perusahaan BUMN yang belum serius menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Padahal, kebijakan strategis ini harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar kebijakan teknis administratif yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Itu saya lihat baik di kementerian, maupun di BUMN atau di lembaga. Ini tolong digarisbawahi," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Evaluasi Implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/8).

Jokowi menegaskan, konsistensi perusahaan dan pemerintah dalam menjalankan kebijakan TKDN ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, tapi juga bisa mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor.

"Ini penting sekali. Saya ingatkan, memperkuat terjadinya transfer teknologi, menghidupkan industri pendukung, dan bahkan industri baru, membuka banyak lagi lapangan pekerjaan, dan muara akhirnya adalah akan bisa menggerakkan roda perekonomian nasional kita," tegas Presiden.

Jokowi meyakini, jika produk yang dihasilkan industri dalam negeri mampu bersaing dengan produk impor jika terus diperkuat, didampingi dan difasilitasi. "Saya harap bahwa ini menjadi pondasi bagi kita untuk mempunyai industri nasional yang semakin kuat, tangguh, dan kompetitif," ujarnya.

Jokowi sendiri mengaku melihat dan mengetahui perusahaan BUMN besar yang masih cuek terhadap kebijakan TKDN. Namun, Jokowi tidak menyebut nama perusahaan tersebut. Karena itu, Jokowi menekankan untuk urusan TKDN itu, akan diikuti, baik lewat BPKP maupun lewat cara yang lain.