Genjot Pendapatan Negara, Pemerintah China Terapkan Pajak Tinggi buat Orang Kaya

Penerapan pajak tinggi bagi orang-orang kaya di China cenderung pasif.

Pemerintah China mulai menyasar pajak tinggi terhadap orang-orang kaya di negaranya. Pajak yang menyasar orang super kaya di China cenderung tidak efektif atau bahkan pasif.

Dilansir dari Bloomberg, beberapa orang kaya di kota-kota besar China telah diminta dalam beberapa bulan terakhir untuk melakukan pelaporan mandiri atau telah dipanggil oleh otoritas pajak untuk menghadiri rapat guna mengevaluasi pembayaran potensial, termasuk pembayaran yang tertunggak dari tahun-tahun sebelumnya.

Langkah ini semakin menegaskan bahwa pemerintah China sangat berambisi memperluas sumber pendapatannya, di saat penjualan property, tanah anjlok, dan pertumbuhan melambat. Langkah ini juga sejalan dengan kampanye "kemakmuran bersama" Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata di ekonomi terbesar kedua di dunia.

Orang-orang yang dihubungi menghadapi pungutan hingga 20 persen atas keuntungan investasi, dan beberapa juga dikenakan denda atas pembayaran yang terlambat, kata orang-orang tersebut, seraya menambahkan bahwa jumlah akhir dapat dinegosiasikan.

Dorongan pajak China juga mengikuti penerapan Standar Pelaporan Umum (Common Reporting Standard, CRS) pada tahun 2018, sebuah sistem berbagi informasi global yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak. Meskipun peraturan setempat selalu menetapkan bahwa penduduk dikenakan pajak atas pendapatan di seluruh dunia, termasuk keuntungan investasi, peraturan tersebut jarang diberlakukan hingga saat ini, kata sumber tersebut.

Tidak jelas seberapa luas upaya tersebut dan berapa lama akan berlangsung, kata sumber tersebut. Beberapa orang China yang menjadi sasaran memiliki aset offshore setidaknya senilai USD10 juta, sementara yang lain adalah pemegang saham perusahaan yang terdaftar di Hong Kong dan Amerika Serikat, menurut sumber tersebut.

Berdasarkan CRS, China telah secara otomatis bertukar informasi dengan hampir 150 yurisdiksi tentang akun milik orang-orang yang dikenakan pajak di setiap negara anggota selama enam tahun terakhir.

“China sudah memiliki banyak sekali data CRS yang dapat dengan mudah digali oleh otoritas pajak untuk mengungkap peluang penagihan,” kata Patrick Yip, wakil ketua Deloitte China. “Potensi untuk audit pajak perorangan, dibandingkan dengan audit pajak perusahaan, akan meningkat.”

Orang-Orang Kaya di China Sembunyikan Hartanya di Negara Bebas Pajak

Orang-orang kaya China telah menjadi sorotan sejak Presiden Xi melancarkan tindakan keras selama beberapa tahun yang menjerat sektor internet konsumen, keuangan, dan properti.

Kampanye tersebut merusak kepercayaan diri orang-orang terkaya di negara tempat seorang miliarder lahir setiap beberapa hari pada tahun 2018. Boston Consulting Group memperkirakan sekitar waktu itu dari kekayaan pribadi negara itu yang mencapai USD24 triliun, sekitar USD1 triliun disimpan di luar negeri. China juga mengalami lonjakan emigrasi oleh warga negara kaya, dengan lebih dari 1,2 juta orang meninggalkan negara itu sejak 2021, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pendapatan fiskal China dari Januari hingga Agustus turun 2,6 persen dari tahun 2023 menjadi sekitar 14,8 triliun yuan. Pendapatan penjualan tanah pemerintah turun 25 persen menjadi dua triliun yuan, sementara pendapatan pajak juga turun 5,3 persen. Para pembuat kebijakan mengumumkan serangkaian langkah stimulus sejak akhir September untuk menghidupkan kembali perekonomian, termasuk janji untuk melakukan upaya terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk menukar utang pemerintah daerah yang tidak tercantum dalam neraca guna meringankan beban keuangan mereka.

Pejabat setempat menjadi lebih agresif dalam mengejar perusahaan-perusahaan untuk membayar pajak yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu saat mereka mencoba untuk menutupi lubang dalam keuangan kota yang disebabkan oleh kemerosotan perumahan.

Mitra yang berkantor pusat di Shanghai dan spesialis pajak di Firma Hukum Zhong Lun, Peter Ni, mengatakan: “Ke depannya, akan ada penegakan hukum pajak penghasilan individu yang lebih ketat.

“Pada akhirnya, pendapatan luar negeri dari individu berpendapatan tinggi tersebut akan menjadi target khusus otoritas pajak.”