Untuk Pertama Kalinya Sejak Tahun 2015 Gaji PNS di China Naik, Ternyata Ini Penyebabnya

{emerintah China berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi yang melambat dan berjuang melawan deflasi terpanjang sejak 1999.

Pemerintah China menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) demi mendorong daya beli masyarakat, di tengah lesunya perekonomian negara tersebut.

Dilansir Bloomberg, gaji pokok banyak pegawai pemerintah telah dinaikkan sedikitnya 500 yuan (Rp1,1 juta) per bulan, menurut orang-orang yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena membahas masalah-masalah sensitif. Kenaikan upah tersebut telah diberlakukan sejak Juli 2024.

Persentase kenaikan gaji bervariasi tergantung pada gaji pokok, dengan salah satu orang mengatakan kenaikan gaji tersebut sekitar 5 persen.

China terakhir kali menaikkan gaji pegawai negeri sipil pada tahun 2015, ketika sekitar 40 juta staf mendapat kenaikan gaji rata-rata 300 yuan per bulan atau setara Rp665.000.

Pengguna media sosial mengatakan gaji juga dinaikkan pada tahun 2018 dan 2021, tetapi pemerintah tidak pernah mengonfirmasi kenaikan tersebut dan persentase kenaikannya tidak jelas.

Partai Komunis belum menerbitkan pengumuman publik tentang kenaikan gaji bulan ini, sehingga sulit untuk menentukan cakupan program atau siapa yang akan menanggung tagihannya. Namun, kenaikan yang tak terduga itu berlaku untuk guru, polisi, dan birokrat di seluruh negara berpenduduk 1,4 miliar orang itu, kata sumber tersebut.

Bagi sebagian orang, kenaikan gaji itu muncul tanpa penjelasan. Seorang polisi di China barat daya mengatakan dia melihat uang tunai sebesar 3.500 yuan (Rp7,7 juta) dalam slip gajinya bulan Desember yang diberi label "pembayaran kembali", meskipun dia tidak memiliki uang sepeser pun.

Rekannya mengatakan itu adalah kenaikan gaji yang sudah terjadi sejak Juli, menurut polisi itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sedang membicarakan masalah pribadi.

Kantor Informasi Dewan Negara China dan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial tidak membalas permintaan komentar melalui faks.

Kebijakan yang Dianggap Tidak Tepat

Presiden Xi Jinping telah menyatakan peningkatan konsumsi domestik sebagai prioritas utama untuk tahun 2025, karena pemerintahnya menggenjot upaya untuk menopang ekonomi yang melambat dan berjuang melawan deflasi terpanjang sejak 1999. Para pejabat sejauh ini mengandalkan pemotongan suku bunga dan dukungan sektor perumahan untuk mendorong pengeluaran, menahan diri dari pemberian uang tunai nasional bagi konsumen.

Pembayaran sekaligus kepada pegawai pemerintah akan membuat mereka mengantongi uang tepat sebelum liburan Tahun Baru dan Festival Musim Semi. Namun, kenaikan gaji untuk pegawai negeri saja berisiko memicu reaksi keras dari pekerja sektor swasta yang berjuang menghadapi penurunan upah.

Meskipun dampak awal kemungkinan tidak akan besar mengingat terbatasnya jumlah pegawai negeri, hal itu dapat meningkatkan harapan pihak berwenang akan memperluas dukungan ke populasi yang lebih luas, kata Eric Zhu dari Bloomberg Economics.

“Jika lebih banyak rumah tangga di sektor non-public, seperti kelompok berpendapatan rendah atau orang tua dengan anak-anak, dapat memperoleh manfaat dari dukungan tunai, hal itu akan menjadi dorongan yang lebih besar bagi keyakinan konsumen dan belanja,” tambahnya.

Para pejabat meningkatkan dukungan bagi kelompok berpendapatan rendah untuk memastikan stabilitas sosial, setelah tekanan ekonomi bertepatan dengan serangkaian serangan yang berakibat fatal tahun ini.

Shanghai mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan meningkatkan subsidi dan dukungan perumahan bagi keluarga dengan banyak anak, sementara pemerintah baru-baru ini mendesak pemerintah daerah untuk mengeluarkan lebih banyak bantuan bagi mereka yang berjuang dengan biaya hidup.