Fakta Unik: Purbaya Ungkap Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi SBY dan Jokowi, Mana Lebih Agresif?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini memaparkan perbandingan menarik mengenai pertumbuhan ekonomi di dua era kepemimpinan presiden berbeda. Perbandingan ini meliputi masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pemaparan tersebut disampaikan dalam sebuah acara bertajuk “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Kamis. Purbaya secara lugas menjelaskan perbedaan fundamental dalam strategi ekonomi yang diterapkan oleh kedua pemimpin tersebut.

Analisis Purbaya tidak hanya mengupas angka pertumbuhan, tetapi juga menyoroti sumber penggerak utama ekonomi pada masing-masing periode. Hal ini memberikan gambaran jelas tentang pendekatan yang diambil dan hasilnya terhadap perekonomian nasional.

Dalam analisisnya, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada era Presiden SBY mampu mencapai angka rata-rata 6 persen. Capaian ini terjadi meskipun pembangunan infrastruktur pada masa itu tidak seagresif yang terlihat di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebaliknya, pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi tercatat berada pada level rata-rata 5 persen. Perbedaan angka ini, menurut Purbaya, bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada strategi yang berbeda dalam menggerakkan roda perekonomian.

Purbaya menjelaskan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi yang menjadi fokus utama. Era Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan, sementara era SBY lebih menggerakkan sektor swasta sebagai motor utama ekonomi.

Berangkat dari observasi perbandingan pertumbuhan ekonomi SBY dan Jokowi, Menteri Keuangan Purbaya kini bertekad untuk mengimplementasikan strategi baru. Ia berencana menggerakkan kedua sektor, baik pemerintah maupun swasta, secara bersamaan dan sinergis.

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif ini, Purbaya membidik target pertumbuhan ekonomi nasional pada level 6 persen. Target ambisius ini diharapkan dapat dicapai melalui kombinasi kebijakan fiskal yang tepat dan dukungan kuat terhadap sektor riil.

Salah satu langkah konkret yang telah diambil Purbaya adalah menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun pada bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Melalui injeksi dana besar ini, ia menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama didorong oleh suntikan kredit pada sektor riil.

Purbaya sebelumnya telah mengamati adanya tren tekanan perekonomian yang cukup signifikan pada kisaran April hingga Agustus 2025. Tekanan ini, menurutnya, utamanya terlihat jelas pada sektor riil yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.

Ia bahkan berpendapat bahwa demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus lalu bukan disebabkan oleh instabilitas politik, melainkan oleh tekanan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. "Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka susah. Kalau nggak cepat diperbaiki, nggak akan berhenti demonya dan kita akan susah terus ke depan,” ujar Purbaya.

Observasi mendalam inilah yang melandasi keputusan Purbaya untuk menginjeksi dana Rp200 triliun ke bank Himbara. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah.

Purbaya menyebutkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut sudah mulai terlihat. Salah satunya tercermin pada uang beredar, atau yang dikenal sebagai M0 atau base money, yang sudah tumbuh ke level 13,2 persen. “Artinya apa? Gelontoran uang saya (pemerintah) sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi,” tuturnya, menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan.

Sumber: AntaraNews