DPR Dorong Optimasi UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Lokal untuk Pertumbuhan Ekonomi

Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief, mendesak pemerintah daerah agar serius mengoptimalkan potensi usaha mikro kecil menengah (UMKM), ekonomi kreatif (Ekraf), dan pariwisata berbasis lokal. Dorongan ini bertujuan menjadikan sektor-sektor tersebut sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pernyataan penting ini disampaikan Hendry Munief saat diterima di Pekanbaru pada Rabu, 21 Januari.

Hendry Munief menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin menipis. Beban belanja rutin serta berbagai program prioritas daerah kian memberatkan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketergantungan pada anggaran negara semata dinilai akan menghambat laju pembangunan daerah. Optimalisasi UMKM, Ekraf, dan Pariwisata Lokal diharapkan dapat menjadi solusi konkret. Sektor ini dianggap mampu menggerakkan fiskal tanpa harus selalu bergantung pada suntikan dana pemerintah pusat.

Hendry Munief menegaskan bahwa APBD daerah kini menghadapi tantangan besar dengan semakin menipisnya ketersediaan dana. Sementara itu, kewajiban belanja rutin dan berbagai program prioritas terus bertambah, membebani keuangan daerah secara signifikan. Kondisi ini memerlukan pendekatan inovatif untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi krusial. Salah satu jalan yang diusulkan adalah dengan mendorong pertumbuhan UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis lokal. Sektor ini diyakini memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru.

Apabila pola pembangunan masih bertumpu pada anggaran pemerintah semata, maka ruang gerak untuk inovasi dan percepatan pertumbuhan akan sangat terbatas. Hendry Munief menekankan bahwa pola pikir ini harus diubah. Daerah perlu mencari sumber pendapatan alternatif yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata memiliki daya tahan yang luar biasa. Ketiga sektor ini terbukti mampu bergerak dan berkembang tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemandirian ini menjadi aset berharga bagi daerah dalam menghadapi gejolak ekonomi.

Sektor-sektor tersebut dapat tumbuh secara mandiri apabila didukung oleh ekosistem yang tepat serta kolaborasi yang kuat dengan pihak swasta. Peran pemerintah seharusnya lebih bergeser menjadi fasilitator, bukan penyedia dana utama. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan kompetitif bagi pelaku usaha.

“UMKM, ekraf, dan pariwisata sudah terbukti bisa bergerak tanpa harus bergantung pada APBD,” tegas Hendry Munief. Ia menambahkan bahwa peran pemerintah seharusnya lebih pada fasilitator, memastikan regulasi sederhana, perizinan mudah, dan tidak ada hambatan bagi swasta maupun pelaku usaha.

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata sangat vital, namun tidak harus selalu dalam bentuk pembiayaan langsung. Pemerintah sebaiknya fokus pada penciptaan iklim usaha yang mendukung. Ini termasuk penyederhanaan birokrasi dan regulasi yang tidak memberatkan pelaku usaha kecil.

Selain itu, pemerintah daerah memiliki tugas penting untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk dan jasa lokal. Mempertemukan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dengan investor swasta juga merupakan salah satu fungsi kunci. Kolaborasi ini dapat mempercepat pertumbuhan dan inovasi di tingkat lokal.

Hendry Munief menilai, kehadiran pemerintah tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk suntikan anggaran. Pemerintah daerah cukup menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka akses pasar, serta menjembatani kolaborasi antara pelaku UMKM, pelaku kreatif, dan investor swasta. Ini akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews