Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memiliki jurus jitu untuk menurunkan harga gas ke konsumen hingga USD 6 per MMBTU, hal ini sesuai dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, mengatakan untuk menurunkan harga gas akan menggunakan celah pengurangan harga gas dari hulu dan pengurangan biaya distribusi.

"Kalau gas pipa ada biaya distribusi, margin maksimal 7 persen. Kalau maksimal artinya bisa di bawah itu. Coba kita lihat di bawah itu, yang bisa capai USD 6 per MMBTU, berapa persen dari ICP. Bisa dilihat yang jelas peraturan yang sudah dibuat," kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/1).

Djoko melanjutkan, untuk mendapat sumber gas murah, pemerintah akan menugaskan Perusahaan Gas Negara (PGN) memborong gas alam cair (Liqufied Natural Gas/LNG) milik Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang belum mendapat kesepakatan pembeli.‎ Besaran harga jual LNG ke PGN tersebut akan mempertimbangkan besaran harga di konsumen akhir sebesar USD 6 per MMBTU.

"Harga lelang seusai keinginan PGN supaya dia bisa mencapai harga USD 6 di industri. Kan dia ada biaya infrastruktur. Infrastruktur X kurang USD 6 itulah harga dia beli (di hulu). Ini PGN lagi menghitung," tuturnya.

Menurut Djoko, pemerintah pun akan mengurangi bagiannya dari penjualan gas tersebut, agar harga gas sampai tingkat konsumen industri mencapai USD 6 per MMBTU dan produsen gas tidak dirugikan dengan penerapan mekanisme ini. Saat ini Kementerian ESDM masih menunggu besaran harga gas yang sanggup dibeli PGN.

"Katakanlah harga USD 5-4 di spot LNG. Nah, begitu USD 4-5, wah hulunya jadi berkurang keekonomiannya. sesudah itu, berapa bagian pemerintah dikurangi sehingga harga gas USD 4-5 itu kontraktornya tidak dikurangi," tandasnya.

BPH Migas Akan Evaluasi Komponen Pembentuk Harga Gas

Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) memandang untuk menurunkan harga gas industri perlu dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pihaknya menilai dalam upaya menurunkan harga gas selama ini hanya pembentukan harga dari sisi hilir yang menjadi sorotan yaitu biaya transportasi dan toll fee, seharusnya dilakukan secara menyeluruh dari sisi hulu hingga hilir.

"Kami berharap diselidiki juga harga jual atau pembentuk harga dasar di hulu. Ini yang kita harapkan kita usulkan perlu kita cek juga harga di hulu," kata Komite BPH Migas, Hendry Ahmad, di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (8/1).

Menurut Hendry, besaran biaya distribusi dan toll fee ditetapkan berdasarkan perhitungan keuntungan badan usaha yang memiliki infrastruktur pipa. "Kalau (biaya distribusi dan toll fee) di bawah itu pasti badan usaha lebih, akan tidak akan menarik bagi badan usaha dan tidak ekonomis, secara bisnis tidak menarik," tuturnya.

Hendry melanjutkan, BPH Migas juga melakukan evaluasi besaran biaya distribusi gas secara berkala, dengan mempertimbangkan pengembalian investasi pembangunan infrastruktur penyaluran gas.

BPH Migas pun akan meninjau kembali besaran biaya distribusi dan toll fee untuk mencari celah pengurangan harga gas di konsumen dengan mempertimbangkan biaya perawatan infrastruktur penyaluran gas.

"Ya kita tinjau lagi, dulu kan dihitung investasi, investasinya dulu bareng, besok kan investasi sisa kita hitung pipanya. Jadi investasi jadi kecil kan pasti mereka ada perbaikan peralatan nah itu kita hitung lagi," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6