Merdeka.com - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kinerja keuangan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tahun ini paling buruk. Indikatornya, raihan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kementerian dan Lembaga di pemerintahan Jokowi-JK alami penurunan.

"Penilaian ini rapor kuning untuk kabinet Presiden Jokowi-JK. Kinerja keuangan pemerintahan ternyata belum membanggakan seperti janji dalam Nawa Cita," ujar Manajer Advokasi Fitra Apung Widadi di kantor Seknas Fitra, Jakarta, Kamis (9/6).

Berdasarkan analisa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintahan pusat (LKPP) APBN 2015, sebanyak 86 Kementerian dan Lembaga yang menyerahkan laporan keuangan. Akan tetapi, BPK menemukan masalah-masalah yang masih berulang sejak 2014. Untuk itu, BPK masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Pada 2014, sebanyak 62 K/L mendapatkan predikat WTP dari BPK. Namun, tahun ini terjadi penurunan, hanya 56 K/L yang mendapatkan predikat WTP.

"Ini terendah dalam lima tahun terakhir. Sedangkan, untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (DPR) ada 26 K/L, tertinggi dari lima tahun terakhir," kata Apung.

Dari hasil audit tersebut, kata Apung, terdapat potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 221,8 triliun. Hal itu disebabkan laporan penggunaan keuangan tersebut belum jelas.

"Hasil audit ini telah menunjukkan adanya kontradiksi dalam pemerintahan Jokowi-JK," tegas dia.

Dia menilai dengan buruknya tata kelola keuangan di masa pemerintahan Jokowi-JK ini, keuangan negara masih ada ada potensi resiko kebocoran.

"Potensi kebocoran itu kemungkinan lebih besar, sebab hasil audit BPK yang menghasilkan Rp 221,8 triliun ini diambil dari beberapa sampel dari Kementerian dan Lembaga. Padahal kalau kebocoran ini ditutup kita bisa kurangi defisit anggaran," pungkas dia.