Fitra

Revisi ini menjadi sorotan publik karena dianggap bisa membuka kembali rekrutmen tenaga honorer, penghapusan sistem seleksi jabatan secara terbuka serta adanya indikasi pelemahan kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan kenaikan tarif pengurusan dokumen kendaraan bermotor punya catatan kritis. Mereka juga menduga adanya elite pemerintahan bakal memanfaatkan aturan guna mengambil keuntungan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan program Tax Amnesty yang dicanangkan pemerintah tidak sepenuhnya berhasil menambal APBN selama diberlakukan. Terbukti dengan penerimaan negara dari Tax Amnesty belum seperti yang diinginkan pemerintah.

Banyak kebijakan alokasi dana yang mengarah ke sektor infrastruktur, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan kinerja yang dilakukan oleh kementerian lembaga. Sehingga, optimalisasi penerimaan negara untuk membiayai rencana dan program pemerintah dianggap tidak signifikan.

Awasi penggunaan APBD, Pemprov Kalteng gandeng Fitra. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menandatangani kesepakatan bersama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) terkait penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyusunan (APBD).

Para pelaku UKM resah terhadap tindak pemaksaan pemerintah ini.

Dikhawatirkan, kasus suap Anggota DPR dari fraksi PDI-P, Damayanti terkait dana aspirasi akan terulang lagi.

Kenaikan gaji DPRD tidak lantas menjamin meningkatnya kinerja.

Tujuan PMN tidak menghasilkan output pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pemerintah Jokowi tak memasukkan potensi penerimaan dari implementasi tax amnesty dalam R-APBN 2017.

Pemerintah dinilai menelantarkan kesejahteraan masyarakat.

FITRA menilai Tax Amnesty tidak efisien dan transparan.

"Penilaian ini rapor kuning untuk kabinet Presiden Jokowi-JK," ujar Apung.

Kebijakan Tax Amnesty sempat diterapkan oleh pemerintah pada tahun 1964 dan 1984, namun selalu gagal.

RUU pengampunan pajak dinilai justru akan mengistimewakan para pengemplang pajak.

Fitra mengimbau agar pemerintah menaikkan tarif tebusan menjadi 40-50 persen.

Menurut FITRA anggaran sebesar Rp 570 miliar untuk perpus DPR itu tidak terdapat dalam alokasi APBN 2016.

Kerja sama antara PT CKBI, PT GI dan PT HIN tak sesuai dengan kesepakatan awal.

Ada potensi kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun.

RUU ini akan semakin memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan rakyat jelata.