FITRA: kenaikan gaji DPRD memperlebar defisit anggaran

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak rencana kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencana tersebut bakal membebani defisit anggaran.Manajer Advokasi FITRA, Apung Widadi, menilai gaji DPRD sudah dianggap cukup besar saat ini. Apalagi, anggota DPRD juga mendapatkan 16 tunjangan. 16 tunjangan tersebut, yaitu untuk uang pulsa, kesejahteraan, kesehatan."FITRA menolak dengan kenaikan gaji DPRD. Hal tersebut karena jika dinaikan kinerja DPRD juga tidak meningkat. Padahal, fungsi DPRD adalah untuk mewakil aspirasi masyarakat," ujarnya di Kafe Deli, Jakarta, Jumat (2/9)."Di DKI Jakarta gaji DPRD itu sudah sampai Rp 40 juta, menurut saya itu sudah tinggi ditambah dengan tunjangan-tunjangan," tambah Apung.Dia menekankan, jika Presiden Joko Widodo jadi melakukan kenaikan gaji DPRD, maka ruang fiskal APBD semakin sempit. "Ini adalah skenario Presiden Joko Widodo, dia akan menaikan gaji DPRD, tujuannya agar DPRD tidak mempersulit dengan membuat peraturan daerah, yang bertentangan dengan pemerintahan pusat," ungkap Apung.Sementara, Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menekankan bahwa kenaikan gaji DPRD tidak lantas menjamin meningkatnya kinerja. "Mau gaji besar, kinerja sedikit. Gaji kecil ya kinerjanya juga sedikit," ujar Ray.