BKPM Pastikan Ketegangan di Laut Natuna Tak Ganggu Investasi China di Indonesia

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, angkat suara mengenai konflik Indonesia dengan China di laut Natuna. Dia mengatakan, persoalan kedua negara ini tidak berdampak besar terhadap investasi di Indonesia. Sebab, tak ada hubungan investasi dengan kedaulatan negara.

"Tidak ada hubungan investasi dengan kedaulatan negara. Investasi always investasi. Tidak ada dalam satu klausul negosiasi investasi itu kalau kita lakukan investasi, boleh kamu ganggu negara saya atau saya ganggu negara kamu. Itu hal yang berbeda," ujarnya di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (9/1).

Bahlil mengatakan, pelanggaran kedaulatan merupakan tindakan yang harus diatasi dengan hukum yang berlaku. Sementara, investasi merupakan perjanjian ekonomi untuk mendapat keuntungan baik bagi investor maupun negara penyedia investasi.

"Kalau memang terjadi pelanggaran kedaulatan silakan ditindak dengan aturan main di negara kita. Dan kementerian di sana itu kan ada Kemenhan. Ada aparat keamanan kita. Diplomasi luar negeri ada Menlu," jelasnya.

Dia menambahkan, hingga kini belum ada gejolak investasi akibat adanya persoalan di Natuna. Dia juga memastikan, kondisi Investasi dalam negeri stabil dan cukup baik.

"Sampai sekarang belum ada gejolak-gejolak yang menyatakan akibat perselisihan Natuna kemudian investasi China menurunkan niatnya. Malah stabil saja. Dan saya pikir, negara manapun kalau harga yang harus kita bayar untuk mereka mengganggu kedaulatan kita tidak boleh dong tidak mau kita, enak saja, tidak lah," tandasnya.

Natuna Bakal Punya Jalan Lingkar Sepanjang 170 Km

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun jalan lingkar sepanjang 170,34 kilometer (km) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kondisi di sana tengah memanas karena adanya nelayan China yang memasuki perairan Natuna.

Ruas jalan lingkar merupakan rencana pengembangan jalan nasional sepanjang 58,25 km dari total rencana jalan lingkar. Sementara sisanya sepanjang 112,09 km merupakan jalan kabupaten dan provinsi dengan kondisi jalan yang masih sebagian perkerasan tanah sepanjang 60,91 km.

Mengacu informasi yang diberikan Kementerian PUPR, jalan lingkar tersebut terbagi menjadi empat ruas jalan nasional yang seluruhnya sudah diaspal.

Ini antara lain ruas Sel Ulu-Ranai (9,39 km), Ranai-Simpang Tanjung (12,43 km), Simpang Tanjung-Tanjung Datuk (34,67 km), dan Tanjung Datuk-Teluk Buton (1,76 km).

Selanjutnya terdapat dua ruas jalan provinsi sepanjang 78,46 km yakni ruas ruas Trans Batubi-Simpang Harapan Jaya (28,18 km) yang sudah teraspal, dan Kelarik-Trans Batubi (28,27 km) dengan kondisi aspal sepanjang 4,8 km dan perkerasan tanah 21,97 km.

Sisa dua ruas lainnya merupakan jalan kabupaten yakni Simpang Harapan Jaya-Simpang Sel Ulu (5,45 km) yang sudah teraspal, dan Teluk Buton-Kelarik (50,19 km) dengan kondisi aspal 11,25 km serta sisanya 38,94 masih tanah.

Dukung Industri

Keberadaan jalan lingkar Natuna tersebut akan mendukung Pusat Kawasan Teluk Buton, di antaranya industri dan perdagangan berbasis migas, serta kawasan pariwisata seperti Teluk Buton yang terdapat kawasan Geopark Nasioanal (Geosite Tanjung Datuk).

Jalan lingkar itu juga nantinya juga akan mendukung Pusat Kawasan Kelarik, di antaranya rencana pembangunan bandara internasional, perkebunan karet, dan simpul pelayaran transportasi laut (Pelabuhan Pengumpan Regional).

Sebelumnya, Kementerian PUPR sejak 2010 juga telah melakukan pembangunan pengaman pantai di Natuna untuk melindungi garis pantai terluar dari abrasi.

Pembangunannya terbagi menjadi empat lokasi pantai sepanjang 4 km, yakni di Pantai Air Payang sepanjang 1.337 meter (2010), Pantai Air Asuk sepanjang 1.300 meter (2011), Pantai Sekatung sepanjang 540 meter (2012), dan Pantai Air Papan sepanjang 879 meter (2013).