Begini Strategi Aksrindo Terapkan Anti Fraud di Perusahaan Sesuai Aturan BUMN dan OJK

Berbagai langkah itu disiapkan agar perusahaan mampu beroperasi secara optimal dalam berbagai kondisi.

Proteksi berimbang untuk hunian dan usaha mikro ini diyakini dapat memberikan jangkauan pelindungan yang luas bagi nasabah Bank BPD Bali.

Peran internal auditor sangat krusial dalam mengidentifikasi risiko-risiko tersebut karena memiliki ruang lingkup pemeriksaan yang lebih komprehensif.

Agenda transformasi perusahaan di antaranya termasuk penguatan model bisnis penjaminan melalui peningkatan kualitas underwriting dan manajemen risiko.

Transformasi Jamkrindo juga terlihat dari pengembangan model bisnis yang lebih adaptif dan inovatif untuk menjawab kebutuhan pemangku kepentingan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi ASDP untuk mempercepat langkah-langkah pencegahan korupsi secara menyeluruh.

Jasindo menegaskan bahwa penerapan strategi anti fraud bukan hanya merupakan kewajiban internal semata, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen perusahaan.

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran mengatakan pencapaian Askrindo di tahun 2024 merupakan hasil dari strategi yang efektif dan pelaksanaan yang disiplin.

Anggota Holding Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) ini mendukung terwujudnya Budaya BUMN yang bersih dari korupsi.

Hakordia merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam memerangi korupsi, sebuah kejahatan luar biasa.

Askrindo mengcover penutupan Aset PLN seperti Comprehensive Machinery Insurance yang menjamin risiko pada power plant, refinery dan lainnya.

Perusahaan menjamin perlindungan bagi pelapor dan seluruh pihak terkait dalam penanganan aduan dugaan fraud.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) segera melakukan verifikasi data nasabah BPR Kamadana di Bali setelah OJK mencabut izin usahanya akibat fraud, memastikan simpanan nasabah tetap terjamin.

Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku penipuan dengan menghadirkan proyek fiktif atau bahkan borrower yang tidak nyata.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita berbagai dokumen dan data transaksi dari kantor PT DSI dalam penggeledahan terkait dugaan fraud. Penggeledahan ini menjadi langkah penting dalam mengungkap kasus Polri Sita Dokumen PT DSI yan

OJK telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT DSI.

Menurut riset GBG, lebih dari 56 persen bisnis di Indonesia telah menjadi korban dari berbagai bentuk Fraud Digital.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menyoroti tingkat kesulitan dan investasi jumbo di Blok Ganal, sebuah proyek Indonesia Deepwater Development (IDD), menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola Participating Intere

PT Pegadaian Kanwil V Manado berkomitmen memajukan UMKM di Sulawesi Utara dan sekitarnya melalui program GadePreneur 2026, menawarkan pelatihan bisnis berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

Hakim Anggota IV Mulyono Dwi Putranto menyatakan beda pendapat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Ia menilai tindakan terdakwa keputusan bisnis strategis, bukan tindak pidana, menimbulkan pertanyaan besar tentang definisi keru

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menegaskan keselamatan layanan penyeberangan adalah prioritas utama perusahaan di tengah tingginya mobilitas, diperkuat standar operasional dan kesiapan armada.

Proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di Gresik menjadi sorotan utama dalam upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Apakah pertumbuhan ekonomi ini benar-benar mampu mewujudkan pemerataan bagi masyarakat dan menciptakan lapan