Merdeka.com - Direktur Operasi III Adhi Karya Pundjung Setya Brata mengatakan saat ini perseroannya tengah menantikan penyelesaian pembayaran pembangunan proyek LRT Jabodetabek dari KAI selaku pemilik proyek.

Dia menambahkan, pembayaran ini berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2017 sebesar Rp 2 triliun. Ada pun pembayaran tahap pertama akan dilakukan pada Desember tahun ini.

"Supaya bisa memastikan Adhi Karya dibayar di Desember tahun ini. Gitu saja. Artinya supaya semua yang masih outstanding harus diselesaikan segera," ungkapnya di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

Dia mencatat, per September tahun 2017 Adhi Karya telah mengucurkan dana sebesar Rp 4,5 triliun, dan telah meningkat hingga bulan ini. Meski begitu, dia belum mengetahui berapa jumlah dana yang akan dibayarkan oleh KAI.

Setya menjelaskan, pembayaran akan dilakukan setelah proyek LRT mendapat penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga, dia meminta agar BPKP segera melakukan penilaian agar pembayaran bisa dilakukan pada Desember ini.

"Biasanya (verifikasi oleh BPKP) keluar 2 sampai 3 minggu dari sekarang. Nanti Kemenhub berkirim surat ke BPKP untuk tindak lanjuti verifikasi progres adhi karya sehingga itu bisa difinalisasi," jelas dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan memastikan bahwa pembayaran proyek LRT akan dilakukan pada Desember ini. Sebab menurutnya, financial closing juga akan dilaksanakan pada bulan yang sama.

"(Finansial closing) jadi Desember," ungkapnya di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

Untuk itu, dia akan mengawal betul pelaksanaan pengembangan proyek LRT, terutama finansial closing sehingga tak lagi berubah.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin mengatakan proses penentuan lokasi sudah dilakukan. Saat ini pihaknya akan segera melakukan pengukuran lahan.

Ditargetkan, proses pengukuran lahan akan selesai pada bulan November. Sebab, titik-titik pengukuran tidak terlalu banyak.

"Kita sudah membentuk tim untuk turun ke lapangan. Nah untuk turun ke lapangan, tentunya kita minta supaya Adhi Karya sama Dirjen Perkeretaapian memasang patok batas bidang yang akan diukur," jelas dia.