Twitter beri penjelasan resmi mengapa Trump tak akan diblok

Merdeka.com - Beberapa hari yang lalu, Presiden Trump mencuitkan hal yang sangat kontroversial yang mengandung penghinaan terhadap pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Hal ini digadang-gadang akan memicu perang nuklir antara AS dan Korut.

Masalahnya, Twitter ternyata tak berbuat apa-apa. Alih-alih memblokir akun Trump yang sudah sering mencuitkan hal kontroversial, Twitter justru memberikan pembelaan padanya.

Akhirnya kemarin (5/1), Twitter mengeluarkan pernyataan resmi soal hal ini, tanpa menyebut nama Trump.

"Pada pemimpin dunia yang terpilih memainkan peran penting dalam sebuah percakapan karena dampaknya yang luar biasa," tulis Twitter di posting blog resminya. "Memblokir seorang pemimpin dunia dari Twitter atau menghapus cuitan kontroversial mereka, akan menyembunyikan informasi penting yang harus dilihat serta diperdebatkan orang. Hal tersebut juga tak akan membungkamnya (pemimpin dunia tersebut), namun tentu saja akan menghambat diskusi yang diperlukan seputar kata-kata dan tindakan mereka," lanjutnya.

Dalam posting blognya ini, Twitter mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa semua akan masih harus mengikuti kebijakan yang telah dibuat perusahaan berlogo burung tersebut. Hal tersebut nampaknya akan membuka kemungkinan bahwa suatu hari nanti, Twitter akan melakukan tindakan terhadap Trump jika kebijakan mereka dilanggar lagi.

"Kami meninjau Tweet dari para pemimpin dari para pemimpin dunia dalam konteks politik yang menjadikan mereka demikian, serta tetap menerapkan peraturan kami dengan lebih sesuai," tulis Twitter.

Di kesempatan tersebut Twitter juga menjawab kritik soal tetap dipertahankannya Trump untuk pemasukan iklan. Hal ini sebenarnya masuk akal karena tak bisa dipungkiri cuitan Trump sangat menarik perhatian dan membuat Twitter kembali jadi salah satu jejaring sosial paling populer.

"Tidak ada akun satu orang pun yang mendorong pertumbuhan Twitter, atau mempengaruhi keputusan ini. Kami bekerja keras untuk tetap tidak bias dan menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas," tutupnya.