Kesepakatan AS–Denmark Soal Greenland, Trump Klaim Kendali Permanen atas Keamanannya

AS dan Denmark mengumumkan kesepakatan keamanan Greenland. Trump menyebut AS mendapat kendali permanen, sementara Denmark menegaskan kedaulatan Greenland.

Septian Deny
Oleh Septian Deny - Reporter
Kesepakatan AS–Denmark Soal Greenland, Trump Klaim Kendali Permanen atas Keamanannya
Ratusan orang turun ke jalan pada Sabtu (17/1/2026) berunjuk rasa dengan mendatangi konsulat Amerika Serikat (AS) di Nuuk, Greenland. Tampak dalam foto, warga berdemonstrasi menentang kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap Greenland di depan konsulat AS di Nuuk, Sabtu 17 Januari 2026. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Amerika Serikat dan Denmark mengumumkan kesepakatan terkait keamanan Greenland, meredakan ketegangan diplomatik setelah Presiden AS Donald Trump berulang kali mengancam akan mengambil alih wilayah tersebut dengan kekuatan militer. Dikutip dari BBC, Sabtu (19/9/2026), Trump menyatakan perjanjian itu memberi AS "kendali permanen atas keamanan, dan seluruh kebutuhan lainnya".

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut kesepakatan itu "memperkuat keamanan di kawasan Arktik dan Atlantik Utara". Namun, ia tidak merinci ketentuan yang disinggung Trump dalam unggahannya di media sosial.

Kesepakatan ini tercapai setelah berbulan-bulan Trump mengancam akan "mengambil" Greenland, wilayah semiotonom Denmark, dengan alasan kepentingan keamanan nasional, posisi strategis untuk pertahanan, dan kekayaan mineral. Dalam unggahan di Truth Social, ia juga menulis perjanjian itu "tidak memerlukan biaya bagi Amerika Serikat" dan bahwa Washington akan memiliki kemampuan "melakukan apa yang diperlukan" untuk "mengamankan dan mempertahankan keamanan Greenland".

Trump menambahkan kesepakatan itu mencakup aturan yang melarang musuh Amerika Serikat mempertahankan kehadiran militer di Greenland atau "melakukan investasi sensitif di Greenland, tanpa persetujuan tertulis dari kami".

Frederiksen mengonfirmasi penandatanganan akan dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pekan depan. Menurutnya, kesepakatan tersebut "memperkuat keamanan bersama kami di kawasan Arktik dan Atlantik Utara", sekaligus "mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Kerajaan serta hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib sendiri".

Ia menekankan perjanjian masih memerlukan persetujuan para legislator dan harus melalui "prosedur parlemen yang diperlukan untuk dapat mulai berlaku".

Ketua Pemerintah Greenland Jens-Frederik Nielsen menyambut baik kerja sama tiga pihak tersebut sebagai langkah yang memastikan dan memperkuat keamanan bersama.

"Kesepakatan ini mengakui kepentingan Greenland dan posisi kami dalam kerja sama internasional. Ini untuk kepentingan kita semua," kata Nielsen dalam pernyataan yang mengumumkan kesepakatan tersebut.

Trump Sempat Ancam Pakai Kekuatan Militer di Greenland

Selama berbulan-bulan, Trump berupaya membeli atau mencaplok Greenland, dengan dalih wilayah tersebut rentan terhadap ancaman dari pihak-pihak seperti Rusia dan China.

Ia bahkan sempat mengancam penggunaan kekuatan militer di Greenland. Ancaman tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat Denmark dan negara-negara anggota NATO lainnya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut kesepakatan tersebut sebagai "kesepakatan bersejarah" dan "kemenangan besar bagi Amerika Serikat dan rakyat Amerika".

"Kesepakatan ini secara permanen dan sepenuhnya menjawab kekhawatiran keamanan nasional kami di Greenland," kata Rubio dalam sebuah pernyataan.

Meski demikian, teks resmi kesepakatan belum dirilis. BBC telah menghubungi Kedutaan Besar Denmark dan Gedung Putih untuk meminta keterangan.

Rekomendasi