warga miskin

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengalokasikan lebih dari Rp2,4 miliar untuk program Bantuan RTLH Sumenep, menyasar 80 unit rumah warga miskin dengan nominal Rp30 juta per keluarga penerima manfaat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggandeng Forum Tokoh Peduli Aceh Barat (FTPAB) memulai pembangunan rumah dhuafa bagi warga miskin, mengatasi kebutuhan mendesak akan hunian layak.

Kanwil Kemenkum Kalteng optimalkan bantuan hukum warga miskin melalui adendum kontrak anggaran 2026. Ini memastikan akses keadilan merata dan transparan bagi masyarakat kurang mampu.

Sebanyak 388 jiwa warga miskin dan kurang mampu di Madura menerima donasi iuran JKN. Program ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan wujud gotong royong untuk kesehatan nasional.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal di tengah rencana evaluasi pengalihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk warga miskin, namun kebijakan ini menuai kritik tajam.

Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan 32 ton beras untuk program ATM Beras Kediri, menyasar 4.285 warga miskin yang belum menerima bantuan pusat. Bagaimana mekanisme penyalurannya dan siapa saja penerimanya?

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan komitmennya dengan membangun Rumah Layak Huni Aceh Barat bagi keluarga miskin, dimulai usai Idul Fitri, sebagai wujud perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Lebak dan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melakukan groundcheck terhadap 179.710 warga miskin penerima PBI JKN yang datanya dimutakhirkan, memastikan bantuan tepat sasaran.

Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin membahas serius pengurangan penerima BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah kota, menimbulkan kekhawatiran bagi puluhan ribu warga. Apa solusi yang disiapkan Pemkot Banjarmasin?

Pemerintah Kota Banjarmasin gencar membangun WC Sehat Banjarmasin bagi warga miskin di bantaran sungai. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan bersih, lestari, dan bebas buang air besar sembarangan.

DPRD Kabupaten Kuningan memastikan langkah reaktivasi JKN-PBI Kuningan bagi peserta yang dinonaktifkan sedang berjalan. Simak bagaimana pemda setempat berupaya menjamin akses kesehatan warga kurang mampu.

Sejak Juli 2025, sebanyak 49.209 Kepala Keluarga (KK) di Makassar telah menikmati program iuran sampah gratis, sebuah kebijakan pro-rakyat yang bertujuan meringankan beban ekonomi warga kurang mampu.

Anggota DPRD Jatim mendesak Pemerintah Provinsi segera melakukan pemutakhiran data jaminan kesehatan warga miskin menyusul tingginya angka kesakitan dan jutaan warga belum tercover JKN PBI.

Baznas OKU sukses melakukan Renovasi Rumah Baznas OKU terhadap lima hunian warga miskin di Ogan Komering Ulu sepanjang 2025, memastikan mereka memiliki tempat tinggal layak dan nyaman.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan perbaikan Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan menjangkau warga yang berhak.

Pemerintah Kabupaten Bangka resmi memberlakukan pembebasan retribusi sampah bagi warga miskin, kebijakan ini diharapkan meringankan beban keluarga sekaligus mendorong kebersihan lingkungan.

Dinas Ketahanan Pangan Lebak sukses menyalurkan bantuan pangan kepada 123.645 keluarga penerima manfaat, meringankan beban ekonomi warga miskin di tengah tantangan inflasi.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan lebih dari Rp39 miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025 untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga miskin. Langkah ini memastikan perlindungan kesehatan melalui pemanfaatan DBHCHT BPJS Keseh

Pemerintah Kota Makassar meluncurkan Program Bedah Rumah Makassar, merehabilitasi 62 hunian warga prasejahtera sebagai kado HUT ke-418 Kota Makassar.

Dinas Sosial Kaltim menambah Rp1 miliar untuk program Bantuan Produktif Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi warga miskin. Penasaran bagaimana program ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan individu di Kalimantan Timur?