Udar Pristono

Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, meninggal dunia Senin, 25 Agustus 2025, pukul 08.02 WIB.

Udar juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ahok menilai putusan MA itu tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Keputusan MA telah membuktikan bahwa Kejaksaan menangani kasus dugaan korupsi berdasarkan alat bukti dan profesional.

Udar juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 6,7 miliar subsidair 4 tahun penjara.

Atas vonis tersebut, jaksa Kejari Jakarta Pusat Victor Antonius mengatakan akan banding.

Udar hanya terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap dari Direktur Utama PT Jati Galih Semesta.

"Kaki saya masih sakit," kata Udar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sidang vonis ditunda karena Udar dirawat di RS MMC.

Pengacara Udar mengatakan, kliennya harus menjalani operasi di kakinya yang sakit.

Udar mengaku akan segera menyiapkan pledoi yang dibacakan dalam sidang 29 Juli mendatang.

Udar juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar atau subsider kurungan 6 bulan penjara.

Ketua Majelis Hakim, Artha Theresia menunda sidang pekan depan.

Hakim Artha kesal karena sidang Udar sering molor dengan berbagai alasan.

Dia juga menuding majelis hakim kongkalikong dengan pihak penyidik.

"Menimbang bukti dari pihak termohon III dan IV, pengadilan memutuskan praperadilan Udar Pristono menjadi gugur."

Selama jadi kadishub, Udar diduga diduga menerima suap Rp 6 miliar.

"Yang mulia, jika diizinkan, kami ingin didampingi penasihat hukum, jadi saya minta kalau bisa sidang ini ditunda dulu."

Dia disangka terlibat kasus proyek pengadaan Bus Transjakarta, pengadaan kapal, dan rekening gendut Rp 50 miliar.

"Kami sudah mengatakan kepada majelis hakim supaya ditundanya hanya sekali saja. Jangan sampai ditunda dua kali."