Taksi Ferrari

Taxi super Premium Ferrari F360 Modena dan Porsche Boxster S ternyata bagian dari promosi PT Bank Mandiri Tbk.

Sigit mengatakan pihaknya termasuk hati-hati dalam mengeluarkan izin jalan dan tidak sembarangan.

"Kami sudah minta izin dari Polda. Izin itu murni untuk kebutuhan promosi," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Bank Mandiri luncurkan aplikasi mandiri mobile bagi pengguna android dan iPhone.

Warga Jakarta dibikin penasaran dengan taksi yang konon tarifnya Rp 100 ribu sekali buka pintu tersebut.

"Sudah habis syutingnya, jadi sudah tidak ada lagi taksi mewahnya. Hari ini sudah tidak ada," ujar Jubir Usman.

Beberapa hari ini di Jakarta tampaknya digemparkan oleh dua armada taksi super yang menggunakan Ferrari 360 Modena dan juga mobil asal Jerman, Porsche Boxster S lansiran tahun 2011.

"Mereka tetap melanggar UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Untuk itu harus ditindak," ujar Azas Tigor.

Taksi mewah Ferrari dan Porsche yang sempat menghebohkan warga Jakarta ternyata untuk syuting film.

"Penggunaan pelat kendaraan yang tidak sesuai yang aslinya adalah pelanggaran," ujar Kasubdit Regident AKBP Latif.

Tak hanya dicopoti pelat kuningnya, kedua mobil itu juga diangkut menggunakan truk khusus.

Setelah dilakukan pengecekan ternyata mobil tersebut memakai pelat dan logo taksi palsu di atasnya.

Willy enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan taksi mewah tersebut.

Beberapa pengunjung di JCC tampak mengerumuni mobil bercat kuning itu, bahkan beberapa orang menyempatkan berfoto.

Pristono pun memastikan jajarannya akan mencari taksi mewah tersebut untuk segera ditertibkan.

Gubernur DKI Jakarta bisa tetapkan taksi mewah agar pengusaha tidak semena-mena.

Sebelum muncul taksi Ferrari, perusahaan taksi sudah mengoperasikan taksi jenis premium dengan armada high class.

Tigor pun meminta aparat kepolisian & Dishub DKI untuk menangkap taksi mewah tersebut bila terlihat beroperasi di jalan.

Taksi Ferrari dan Porsche memilih beroperasi di kawasan bisnis ibukota.

"Harusnya tetap mengikuti prosedur yang ada kalau ada apa-apa pemerintah juga yang akan disalahkan," ujar Tigor.