Sanksi Pns Ikut Kampanye Pilkada

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengingatkan, berbagai modus jebakan bisa menjerat para PNS terkena sanksi. Sudah jelas bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam kampanye pasangan calon seorang kepala daerah.

Foto di spanduk Agus-Sylvi, 63 petugas PPSU akhirnya batal dipecat. Ditegaskan Sumarsono, hukuman ini bentuk ketegasan agar PNS tak berpartisipasi dalam pilkada DKI 2017 mendatang. Terkait yang dilakukan PPSU, sebenarnya tak etis apalagi terlihat mereka tidak tertekan. Padahal jelas-jelas tidak boleh.

Pelanggaran ini akan ditindaklanjuti Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Temuan pelanggaran berupa pembagian politik uang.

Hasil sidang dan sanksi akan dibeberkan sesaat sebelum Pilkada serentak.

Panwaslu mendesak pemkot Solo segera menghukum keduanya.

Menpan RB akan membentuk satgas pengawas netralitas PNS.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran, koordinasi bersama Kemendagri dan Komisi ASN," kata Yuddy.

"Selama ini kasus keterlibatan PNS dalam Pilkada terus meramaikan gugatan Pilkada."

Para PNS yang nakal juga tidak mendapat uang dan tunjangan pensiun.

Untuk mengklarifikasi temuan tersebut, Panwaslu Tangsel menghujani Ramlie dengan 27 pertanyaan.

Kedua pejabat yakni Camat Jebres, Tamso & Lurah Pucangsawit, Selfi Rawung menghadiri acara yang digelar di rumah FX Rudy