RUU TPKS

Anis mengatakan, adanya UU TPKS menyingkap tabir bahwa selama ini terdapat perilaku kekerasan seksual baik di lingkungan kerja, pendidikan, bahkan di lingkungan masyarakat dan keluarga.

Bintang menuturkan setelah kehadiran UU TPKS yang disahkan di Gedung DPR RI pada Selasa (12/4) itu, satu per satu laporan masih terus berdatangan. Tren pelaporan sebelumnya juga sudah menunjukkan peningkatan sejak tahun 2020-2022.

Seorang pria di Kabupaten Pidie, Aceh, Bakhtiar (46) ditangkap polisi karena diduga memerkosa perempuan dengan modus pengobatan.

UU TPKS telah membuat satu langkah maju dengan membuka kesempatan bagi korban mendapatkan haknya

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menegaskan, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah berlaku. Meski belum ada aturan turunan. Penegak hukum bisa menggunakan UU TPKS terkait delik dan hukum acara dalam undang-undang ini.

DPR menilai hingga saat ini pemerintah belum serius membentuk aturan turunan setelah diundangkannya UU TPKS.

"Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal," tegas Puan.

Salinan UU TPKS diunggah dalam website resmi jdih.setneg.go.id. UU TPKS resmi diundangkan pada 9 Mei 2022 dan masuk Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Puan mengatakan, perlu dikawal pula agar UU TPKS bermanfaat dalam melindungi dan mencegah jangan terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya.

UU TPKS akan menjadi kado bagi perempuan karena kaum perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sikap tersebut menunjukkan jika Puan sebagai figur yang membela kaum perempuan di Indonesia.

Puan menjelaskan, UU TPKS meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum kasus kekerasan seksual.

Ellen menambahkan, terkait dengan perlindungan lain di samping implementasi UU TPKS yang dibutuhkan oleh para korban kekerasan seksual, terutama para perempuan. Dia mengatakan negara perlu memberikan kepastian hukum yang tidak bias kepada perempuan.

Meski demikian, Kementerian PPPA menilai tak perlu ada tambahan dari sisi anggaran.

Puan mengatakan, UU TPKS tidak mulus melewati proses politik di DPR tanpa dukungan masyarakat.

Selain menyelesaikan RUU TPKS, DPR juga telah mengambil keputusan terhadap tiga RUU untuk menjadi inisiatif.

Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akhirnya disahkan oleh DPR setelah 10 tahun pembahasan.

Ada enam pasal mengatur persidangan kasus kekerasan seksual yaitu pasal 58, 59, 60, 61, 62 dan 63. Dalam pasal 58 disebutkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dalam sidang tertutup.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (UU TPKS) mengatur tentang cara melaporkan tindak kekerasan seksual. Beleid ini juga menunjuk lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pelaksana dan penanggung jawab laporan kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur detil tentang alat bukti yang sah dalam pembuktian pidana kekerasan seksual. Tidak cuma alat bukti yang diatur dalam KUHAP, tapi ada sejumlah penambahan.

"Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani," demikian bunyi ayat 2. Demikian dikutip dalam draf RUU TPKS yang didapat merdeka.com.