RUU Pengampunan Nasional

Pemangkasan anggaran akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Golkar diminta berperan aktif mendukung kebijakan tax amnesty yang diusulkan Presiden Joko Widodo.

Saut berujar Indonesia tergolong terlambat dalam mewacanakan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Menurut Laode KPK sadar bahwa kehadirannya salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kami baru mau mendengar dari semua pihak, kami tidak mau disalahkan dalam hal ini," ujar Supit

DPR akan memasuki masa reses pada pada 29 April mendatang.

Dana akan masuk ke Indonesia jika RUU Pengampunan Pajak disahkan.

"Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kedua negara itu sudah menandatangani kesepakatan."

"Justru ini menandakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam pejabatnya dan juga pengelolaan pajaknya sendiri."

Pemerintah menyiapkan banyak instrumen menyambut dana pembayar pajak yang disimpan di luar negeri.

Bambang berharap repatriasi dana bisa dilakukan tahun ini.

"Jangan sampai kemudian kita berharap banyak, tapi faktanya tidak seperti itu."

"Potensi total penerimaan pajak dari tax amnesty ini diperkirakan dapat mencapai Rp 45,7 triliun."

Pengampunan pajak akan memperbaiki sektor keuangan negara.

"Ada saja cara mereka lakukan. Entah itu dengan lobi-lobi politik."

Pengampunan pajak nantinya diikuti dengan amandemen UU KUP, PPh, PPN dan bea materai.

"Namun ini harus hati-hati wajib pajak ada yang membonceng masalah ini, jadi jangan ada yang bonceng," ujar Setnov

RUU Lalu Lintas Devisa dan RUU Ketentuan Umum Perpajakan menjadi paket dari RUU Tax Amnesty.

Akom tidak menampik kalau di internal lembaga DPR terjadi perbedaan pemahaman terhadap RUU Tax Amnesty.

Salah satu hasil rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi adalah penyesuaian RUU Tax Amnesty dengan undang-undang lain.